Sumber berita: KOMPAS, NO 015 THN 54, KAMIS 12 JULI 2018

Sumber foto: Nasional Kompas

220.000 PNS Pensiun, Rekrut Akan Dimulai Lagi

JAKARTA, KOMPAS — Pembenahan sistem perekrutan sangat penting menciptakan tatanan birokrasi berkualitas. Meskipun demikian, pemerintah juga perlu memikirkan redistribusi aparatur sipil negara agar tak menjadi ketimpangan antardaerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyebutkan, tahun ini, setidaknya ada sekitar 220.000 pegawai negeri sipil akan pensiun. Oleh karena itu, moratorium penerimaan PNS dicabut. Pihaknya akan mengumumkan jumlah formasi seleksi penerimaan calon PNS baru, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, hingga ke menterian dan lembaga.

Asman juga menegaskan, perekrutan akan jadi momentum pembenahan birokrasi. ’’Kami lakukan penguatan sistem seleksi yang ketat. Sistem CAT {computer assisted fesf/mengacu pada sistem komputerisasi untuk mendapatkan standar minimal) tak boleh ada tawar-menawar. Tak boleh terjadi lagi sogok-menyogok atau seseorang jadi PNS berdasarkan backing-an. Sistem seleksi yang terbuka jadi kunci perbaikan ASN,” ujar Asman seusai Rapat Koordinasi Nasional (Rakomas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2018, di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Tahun ini juga dimulainya perubahan proses seleksi CPNS. Pendaftaran dilakukan terintegrasi lewat portal nasional via http://sscn.bkn.go.id, dan tidak ada lagi pendaftaran lewat portal mandiri oleh instansi. ’’Sistem itu bertujuan agar jangan men- car-mencar (pendaftarannya). Jadi, semua terkoordinasi dan kami bisa kontrol secara nasional,” kata Asman.

Asman menambahkan, pada seleksi CPNS 2018, Kemenpan dan RB akan fokus pada bidang pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal itu penting untuk mendukung pembangunan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). ’’Tenaga guru dan kesehatan akan jadi prioritas,” ujarnya.

Hal baru penerimaan CPNS tahun ini adalah formasi untuk para diaspora. Asman mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendata para diaspora yang ingin jadi PNS. ’’Kami akan prioritaskan kalau mereka mau jadi PNS. Mudah-mudahan dengan bercampurnya tenaga ini memperbaiki kinerja pemerintah ke depan,” kata Asman.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, kebutuhan guru di daerah 3T memang sudah mendesak. Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima BKN, setidaknya Indonesia masih kekurangan 700.000 guru. Namun, bertahap, pihaknya baru akan membuka pendaftaran untuk sekitar 100.000 calon guru pada 2018. ’’Kami tak mungkin langsung buka 700.000 guru. Uang dan orangnya dari mana?” ujar Bima. (BOW)

menu
menu