Sumber berita: KOMPAS, NO 021 THN 54, RABU 18 JULI 2018

Sumber foto: Fajar.co.id

52 Hakim Nakal Dijatuhi Sanksi

Jumlah hakim yang dijatuhi sanksi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung tahun ini meningkat. Hakim yang dikenai sanksi tersebut mayoritas terkait kasus permainan perkara dan pelanggaran hukum acara.

JAKARTA, KOMPAS - Pada semester 1-2018, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi atas 52 hakim nakal. Jumlah hakim yang dikenai sanksi itu lebih banyak dibandingkan dengan rentang waktu yang sama pada 2017. Hakim juga merupakan kelompok profesi yang paling banyak melakukan pelanggaran di pengadilan.

Berdasarkan data Bawas MA pada Januari-Juni 2018, 81 pegawai pengadilan telah dijatuhi sanksi. Dari jumlah itu, 52 orang di antaranya adalah hakim, diikuti panitera pengganti 9 orang, anggota staf 5 orang, panitera muda 4 orang, panitera 3 orang, juru sita 3 orang, pejabat struktural 2 orang, juru sita pengganti 2 orang, dan sekretaris 1 orang. Dari 52 hakim, 15 orang di antaranya dihukum berat, 14 orang dikenai sanksi sedang, dan 23 orang dihukum ringan.

Kepala Bawas MA Nugroho Setiadji, Selasa (17/7/2018), di sela-sela lokakarya media di Bogor, Jawa Barat, menyebutkan, pelanggaran hakim cenderung meningkat. Tahun lalu, hingga Agustus, Bawas MA menjatuhkan sanksi atas 31 hakim. Sementara pada tahun ini, hingga Juni, sudah 52 hakim dihukum MA. Tahun lalu, Bawas MA memberikan saksi kepada 156 pegawai pengadilan (60 orang di antaranya adalah hakim).

Jenis pelanggaran yang paling banyak ialah memainkan perkara dan menyalahi hukum acara. ’’Hakim yang memainkan perkara dan melanggar hukum acara jumlahnya berimbang,” kata Nugroho.
Modus suap atau jual-beli perkara oleh pegawai pengadilan pun bervariasi. Ada panitera pengganti (PP) yang sengaja menjual nama hakim guna mendapatkan uang. Ada kalanya hakim tak mengetahui perbuatan PP. Namun, diakui Nugroho, kerap pula PP menjadi kepanjangan tangan hakim.

Modus lainnya adalah pungutan liar. Bawas MA pernah menangani perkara pungli fotokopi yang dilakukan oleh pegawai pengadilan. Pegawai tersebut meminta biaya Rp 500.000 untuk fotokopi 100 lembar berkas perkara.

Nugroho mengatakan, tindakan koruptif pegawai pengadilan adalah bagian dari pola pikir lama yang menganggap perbuatan itu hal biasa. Suap perkara pun kerap sulit ditelusuri karena hubungan dekat antara PP dan advokat. ”Ini mindset lama yang harus diubah,” katanya.

Terkait pelanggaran hakim, juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan, pihaknya menemukan kerap kali pelanggaran hukum acara dan korupsi oleh hakim itu bermula pada pelanggaran kode etik. Tidak jarang pula terdapat irisan antara pelanggaran kode etik dan korupsi atau suap yang dilakukan hakim. Sayangnya, ketika KY menengarai ada yang mencurigakan dalam putusan hakim, MA kerap berlindung di balik alasan teknis yudisial.

Dari catatan KY, dalam rentang waktu 2009-2017 terdapat 22 laporan berkaitan dengan suap atau gratifikasi yang dilakukan hakim, kemudian ditindaklanjuti dengan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
Kualitas pelayanan

Selain masalah hakim nakal.kualitas pelayanan publik juga menjadi kendala terbesar yang harus dihadapi MA dan pengadilan di bawahnya. Ombudsman RI menerima laporan yang nyaris tidak bergeser dari tahun ke tahun mengenai problem pelayanan publik tersebut. Sepanjang 2017, ORI menerima 263 laporan masyarakat terkait dengan pelayanan pengadilan.

Tiga problem utama yang paling sering dilaporkan publik ialah penundaan putusan dan penanganan perkara yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur, serta lemahnya kompetensi aparat pengadilan.

’’Dari tahun ke tahun, tiga problem itu tidak berubah, hanya bergeser posisinya, mana yang paling banyak dilaporkan. Namun, secara umum, tiga hal itu sering dikeluhkan publik. Ketiga hal ini harus menjadi perhatian MA dan pengadilan di bawahnya jika ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Alamsyah Saragih, anggota ORI.

Menurut Alamsyah, MA bisa mengatasi tiga problem utama itu dengan melakukan dua hal. Pertama, MA memperbaiki penanganan pengaduan masyarakat. Kedua, MA mendigitalisasi penanganan perkara atau mendorong pengembangan perkara secara elektronik atau dalam jaringan.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan, MA bukan tidak berbenah dalam menyikapi keluhan publik. Laporan mengenai pungli direspons MA. ’’Kami membuka pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di setiap pengadilan,” ujarnya.

 

menu
menu