Sumber berita: KOMPAS, NO 041 THN-54 SELASA 07 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Baranews.co

Ada 307 ASN Terpidana Korupsi Belum Diberhentikan

REFORMASI BIROKRASI

JAKARTA, KOMPAS — Penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di lingkungan aparatur sipil negara masih belum tegas. Sampai saat ini, Badan Kepegawaian Negara masih menemukan 307 aparatur sipil negara atau ASN yang terlibat perkara korupsi, sudah divonis dengan hukuman dan sudah berkekuatan hukum tetap yang belum diberhentikan.

Ratusan ASN yang berasal dari berbagai instansi itu diketahui BKN melakukan pidana korupsi, sudah divonis dengan hukuman dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, para ASN terpidana korupsi harus langsung diberhentikan tidak dengan hormat

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di beberapa instansi, menurut Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN I Nyo- man Arsa, belum semuanya bersedia memproses pemberhentian mereka. ’’Seharusnya bisa langsung diproses. Pejabat yang berwenang langsung membuat konsep surat pemberhentian tidak dengan hormat, lalu disampaikan kepada PPK untuk diberhentikan,” kata Nyoman di Gedung Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Menurut Nyoman, ada beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab belum ditindaknya para terpidana korupsi. Faktor nepotisme PPK instansi dengan ASN terpidana korupsi terkadang membuat gamang memberhentikan mereka Putusan pengadilan

Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik Disiplin Pemberhentian dan Pensiun PNS BKN Sukamto mengatakan, BKN kesulitan mendapatkan salinan putusan pengadilan terkait ASN yang korupsi. ”Kami berharap bisa mendapatkan tembusan dari pengadilan atau instansi terkait putusan inkracht. ASN sehingga bisa langsung ditindaklanjuti,” ujar Sukamto.

Sementara Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (IC W) Ade Irawan meminta agar pimpinan instansi yang melindungi ASN terpidana korupsi juga ditindak tegas. Menurut Ade, ASN terpidana korupsi tersebut akan merugikan negara karena masih menerima gaji.

Secara terpisah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan, pada 1 Maret lalu, KPK merekomendasikan BKN menyurati seluruh instansi pemerintah agar segera mengelola manajemen ASN sesuai ketentuan. (E18)

 

menu
menu