Sumber berita: KOMPAS, NO 029 THN 54, KAMIS 26 JULI 2018

Sumber foto: Kompas

Ada Ratusan Caleg Bekas Napi Korupsi

Bawaslu menemukan adanya 199 bakal calon anggota DPRD yang merupakan bekas napi korupsi. Mereka dicalonkan oleh mayoritas partai politik peserta Pemilu 2019.

 

JAKARTA, KOMPAS — Bekas napi korupsi masih banyak dicalonkan oleh partai politik sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa partai politik tetap memaksakan diri mengusung caleg bermasalah kendati regulasi sudah membatasinya.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun Badan Pengawas Pemilu hingga Rabu (25/7/2018) malam, ada 199 bakal calon anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bekas napi korupsi. Dari jumlah tersebut, 30 orang dicalonkan untuk memperebutkan kursi DPRD provinsi, 148 orang dicalonkan di DPRD kabupaten, dan 21 orang dicalonkan di DPRD kota Calon tersebut tersebar di sembilan provinsi, 93 kabupaten, dan 12 kota di Indonesia

Anggota Bawaslu M Afifuddin di Jakarta menuturkan data sementara itu dihimpun dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu di daerah, tetapi masih terus diverifikasi. Belum semua daerah mengirim hasil pengawasan dan verifikasinya sehingga data tersebut bisa bertambah atau berkurang. Menurut dia, data itu dikumpulkan sebagai mitigasi terhadap potensi sengketa pencalonan oleh bacaleg bekas napi korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Kendati begitu, Afifuddin menyayangkan masih ada partai politik yang sudah menandatangani pakta integritas untuk tidak mencalonkan orang yang bermasalah dengan kasus korupsi, tetapi tetap saja mencalonkan bekas napi korupsi. ”Ini berarti tidak menepati apa yang sudah ditandatangani dan disepakati dalam pakta integritas itu. Ini juga kampanye negatif buat partainya,” kata Afifuddin.

Data Bawaslu juga menunjukkan mayoritas parpol peserta Pemilu 2019 mencalonkan bekas napi korupsi. Bekas napi korupsi paling banyak dicalonkan untuk memperebutkan kursi DPRD Provinsi Jambi (9 orang), DPRD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (6 orang), dan DPRD Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (6 orang).

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, menuturkan, pihaknya sudah menyurati KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk tegas menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atas berkas bakal calon yang terbukti merupakan bekas napi tiga jenis kejahatan itu. Disampaikan Wahyu, sejauh ini belum mendapat laporan berapa jumlah bakal calon anggota DPRD yang terbukti merupakan bekas napi korupsi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menuturkan, kendati jumlah bakal calon bekas napi korupsi itu relatif kecil dibandingkan total bacaleg di daerah, tetapi hal ini mengindikasikan bahwa partai tetap berkukuh mengusung caleg bermasalah kendati regulasi sudah mencegahnya.

Hal ini juga menunjukkan bahwa partai belum mampu menghadirkan kader terbaik. Larangan mengajukan caleg bekas napi korupsi diatur dalam Peraturan KPU No 20/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. (GAL)

 

menu
menu