Sumber berita: KOMPAS, NO 016 THN 54, JUMAT 13 JULI 2018

Sumber foto: Indopolitika.com

Agenda Politik Agama Publik

Posisi agama di Indonesia tak hanya memantik analisis, tetapi juga menuntut langkah praksis.

Agama tak sekadar urusan privat, tetapi menjadi ranah yang Jose Casanova (2012) sebut sebagai ’’agama publik” (public religions). Paling tidak ada dua agenda penting terkait dengan keterlibatan agama di ranah publik di negeri ini. Pertama, ekstremisme paham keagamaan.

Keterlibatan, agama di ranah publik memberi ruang beragam ekspresi keberagamaan, termasuk munculnya ekstremisme keberagamaan dengan beragam aktualisasinya, seperti diskriminasi, persekusi, bahkan upaya negasi terhadap eksistensi yang berbeda.

Bom gereja di Surabaya (13/5/2018) dan penyerangan Ah- madiyah di Lombok (19/5/2018) adalah eksemplar negasi yang amat gamblang dibaca Kedua, perselingkuhan agama dan politik. Kehadiran agama di ranah gpblik membuka ruang munculnya beragam model relasi agama dengan aspek kehidupan lainnya, termasuk dengan politik.

Perselingkuhan agama dan politik tampil dalam dua wajah yang sama-sama distortif sekaligus destruktif bagi bangunan ke- bangsaan dan misi agung agama itu sendiri, yaitu politisasi agama atau agamaisasi politik.

Ragam tafsir
Munculnya ekstremisme dan politisasi agama atau agamaisasi politik menunjukkan adanya kontestasi di ruang publik yang dapat ’’mengancam” pasar kebebasan. Era reformasi memberi ruang kontestasi bagi politik dan agama dalam langgam yang cenderung tanpa batas, bahkan melibas fatsun politik kebangsaan. Problem ini hadir karena perbedaan tafsir publik yang memberi ruang luas pada agama tanpa menjadi negara agama.

Baik pada ranah awam maupun elite, terjadi ragam penafsiran dalam menempatkan agama di ranah publik Walaupun agama publik tetap menahbiskan batas antara agama dan publik, faktanya kecenderungan perselingkuhan keduanya sangat kuat. Bahkan, dalam beberapa kasus di masyarakat (negara) Muslim, diferensiasi keduanya sulit diurai (Esposito, 1991).

Berdasarkan diskursus yang berkembang selama ini, relasi agama dan negara (publik) di Indonesia mencerminkan tiga corak pandang. Pertama, pandangan integralistik Walaupun secara sistem kenegaraan Indonesia menempatkan agama da-' lam posisi diferensial, kesadaran tentang agama yang serba mencakup (kaffah) dan harus diaktualisasikan secara formalis- tik-simbolik masih menjadi sudut pandang sebagian warga. Pernyataan Aman Abdurrahman, pendiri Jamaah Anshorut Daulah (JAD), misalnya, bahwa hukum dan pemerintahan di Indonesia adalah kafir karena tidak berlandaskan Al Quran {Kompas, 25/5/2018) menunjukkan puncak gunung es dari rapuhnya konstruksi kebangsaan warga

Kedua, pandangan dominatif. Sebagian umat beragama memandang agama memiliki hak menguasai ranah publik dengan simbol-simbolnya yang khas. Misalnya, muncul Perda Syariah, ■Perda Injil, Perda Hindu, dan peraturan berwajah agama lainnya yang memicu kegaduhan dan mempertebal sekat perbedaan antar-agama Begitu juga penggunaan idiom agama yang spesifik di ranah publik merupakan ekspresi dominatif. Misalnya, klasifikasi partai politik menjadi partai setan dan partai Allah sebagaimana disinyalir oleh Amien Rais.

Ketiga, pandangan diferensial. Pandangan ini menempatkan agama dan politik sebagai dua ranah yang pada titik tertentu bisa berpotensi memecah belah, karena itu perlu dipisah. Hal ini bisa dibaca, salah satunya, dari pernyataan Presiden Joko Wi- dodo awal 2017 tentang urgensi pemisahan agama dan politik dalam kehidupan publik. ’’Dipisah betul sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik,” ujar Presiden Jokowi (Kom- pas.com, 24/3/2017).
Ragam pandangan di atas menunjukkan perbedaan persepsi, baik di ranah awam maupun elite, dengan implementasi yang berbeda pula. Karena itu, diperlukan sinergi konsepsi atau kesamaan persepsi sebagai alat pijak dalam pengembangan kehidupan agama publik yang konstruktif bagi masyarakat yang majemuk.

Pijakan publik
Ruang kebebasan yang hadir pada era reformasi sejatinya melahirkan penguatan paradigma posisi agama di ranah publik sebagai lokus kebangsaan. Apalagi, kontestasi diskursus agama dan politik di ranah publik sudah lama berlangsung, dan negara, terutama pada era reformasi, telah memproduksi banyak institusi, termasuk kebijakan yang dirancang untuk mempercepat capaian agenda transformasi.

Namun, keberadaan institusi dan dinamika wacana belum sepenuhnya efektif berkelindan sehingga problem terus berulang seakan tanpa ujung. Karena itu, agenda relasi konstruktif agama dan negara bisa dilakukan melalui optimalisasi atau institusiona- lisasi lembaga yang sudah ada.

Pertama, selama ini persoalan kehidupan beragama lebih dipandang sebagai agenda sektoral. Dalam konteks institusi, masalah itu menjadi ranah Kementerian Agama, sementara agama semakin menguat menjadi napas publik dalam beragam ranah. Karena itu, keagamaan harus menjadi roh semua lembaga negara sebagai penguat sinergi antarlembaga dan aktualisasi misi profetik agama. Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, misalnya, bisa mengonstruksi Pancasila melalui semangat agama publik sehingga lahir warga yang Pancasilais \S~ sekaligus agamis. Bangga mengatakan; saya Pancasilais, justru karena saya agamis. Dengan demikian, masyarakat merasakan kesenyawaan antara agama yang diyakini dan ideologi yang dipahami melalui sikap dan perilaku kebangsaan.

Kedua, revitalisasi kaukus civil society keagamaan. Agenda kaukus ini adalah penguatan inklu- sivitas keberagamaan publik. Langkah ini penting untuk membangun solidaritas dan soliditas substantif antar-civil society keagamaan yang inklusif. Melalui diseminasi inklusivitas tersebut akan mempersempit ruang gerak eksklusivitas keberagamaan yang mengancam kebinekaan.

Ketiga, reorientasi politik keagamaan. Seiring tampilnya politik sebagai panglima dan agama yang semakin menguat di ranah publik, maka diperlukan reorientasi yang menempatkan agama sebagai kekuatan konstruktif (profetik) politik, bukan legitima- tif. Selama ini, partai, sebagai pilar penting politik dalam demokrasi, hanya merayakan simbol agama sebagai legitimasi dan justifikasi (politisasi agama) untuk kepentingan diri. Akibatnya, teijadi distorsi atas agama yang universal menjadi sektoral. ’’Payung keagamaan” yang dimiliki partai politik saat ini perlu dire- orientasikan dari formalistik- simbolik jadi substantif-esensia- listik dalam sikap dan perilaku politik kadernya yang bermoral.

Dengan tiga langkah tersebut, agama publik diharapkan hadir sebagai kekuatan transformatif bagi mekarnya sikap kebersamaan (kebangsaan). Tentu ini bukan jalan mudah karena sebagaimana pasar relasi agama dan politik di tangan publik bergantung pada supply and demand-nya. Karena itu, perlu langkah simultan dan komprehensif.

A Bakir Ihsan
Dosen Ilmu Politik dan Wakil Dekan FISIP UlN Jakarta

menu
menu