Sumber berita: KOMPAS. N0 59 THN-54 SENIN 27 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Kompas.id

Akademisi Didorong Mengikuti Seleksi

Calon hakim agung di bidang perpajakan selama ini sulit dipenuhi dari jalur karier. Akademisi dan praktisi didorong mengisi posisi itu.

 

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Yudisial mendorong akademisi dan praktisi dengan keahlian khusus, terutama di bidang perpajakan, untuk mengikuti seleksi calon hakim agung. Kini, Mahkamah Agung membutuhkan hakim agung bidang pajak dari jalur nonkarier.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Minggu (26/8/2018), di Jakarta, mengatakan, pihaknya membuka kesempatan yang sama bagi hakim dari jalur karier dan nonkarier untuk mengikuti seleksi calon hakim agung. Sejak 15 Agustus hingga 6 September mendatang, KY berkeliling ke daerah untuk menyosialisasikan perekrutan calon hakim agung.

’’Kami datang ke beberapa daerah, utamanya kampus dan pengadilan, untuk menyosialisasikan rekrutmen calon hakim agung sekaligus sosialisasi kode etik hakim,” ujarnya.

Sesuai surat dari Wakil Ketua MA RI Bidang Non-Yudisial Nomor 4/WKMA. NY/7/2018, MA kini memerlukan delapan hakim agung. Dengan rincian, masing-masing satu orang untuk kamar pidana, kamar agama, dan kamar tata usaha negara khusus pajak, dua orang untuk kamar militer, dan tiga orang untuk kamar perdata Mengenai apakah hakim agung terpilih akan berasal dari jalur karier atau nonkarier, kata Jaja, hal itu tergantung hasil seleksi.

Untuk jalur nonkarier, KY kini fokus mencari akademisi dan praktisi yang memiliki keahlian di bidang perpajakan. Selama ini, syarat menjadi calon hakim agung kamar tata usaha negara, khususnya di bidang perpajakan, sulit dipenuhi oleh hakim dari jalur karier.

Dari jalur karier, pendaftar calon hakim agung biasanya berasal dari ketua, wakil ketua, serta hakim di pengadilan tinggi. Adapun dari jalur nonkarier, KY menyasar akademisi dan praktisi hukum yang bergelar doktor serta berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 tahun.

Sebelumnya, juru bicara MA, Suhadi, menegaskan, pihaknya tidak anti terhadap hakim agung dari jalur nonkarier. Namun, ketentuan mengenai kebutuhan hakim dari jalur nonkarier itu dianggapnya harus mengikuti kebutuhan MA.

Ubah prosedur
Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Leip), Arsil, mengatakan, selama ini prosedur perekrutan calon hakim agung dilakukan dengan kurang tepat. Ini karena UU No 22/20114 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18/2011 tentang KY menyebutkan, MA, pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon hakim agung kepada KY. Hal itu diatur di dalam Pasal 15 UU KY.

’’Dengan pengertian ini, KY harus mengubah teknis rekrutmen untuk mendapatkan calon hakim agung dari jalur karier dan nonkarier yang berkualitas. KY semestinya sudah memiliki daftar siapa saja yang layak menjadi hakim agung. Mereka ini yang seharusnya diusulkan agar mendaftar,” kata Arsil.

Jika sistemnya menunggu pendaftaran, lanjut Arsil, ada potensi para pendaftar adalah orang-orang yang memang mencari pekerjaan. ’’Usulan dari masyarakat dan kampus mestinya lebih banyak didorong sehingga calon hakim agung yang mendaftar betul-betul yang berkualitas,” ujarnya. (REK)

 

menu
menu