Sumber berita: KOMPAS, NO 022 THN 54, KAMIS 19 JULI 2018

Sumber foto: PressReader KOMPAS/WAWAN H PRABOWO, Pemohon uji materi Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menghadiri sidang perbaikan permohonan yang kedua bersama kuasa hukumnya di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (18/7/2018). Berkas perbaikan atas gugatan ambang batas pencalonan presiden 20 persen diserahkan lebih cepat oleh pemohon dengan harapan agar gugatannya diprioritaskan oleh majelis hakim.

Alasan Pemohon Belum Kuat

Mahkamah Konstitusi mominta Perindo mempertajam kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang diderita akibat ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden. MK melihat kedua hal itu masih belum jelas.

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Konstitusi menilai kedudukan hukum dan dalil kerugian konstitusional Partai Persatuan Indonesia selaku pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu masih belum kuat. MK juga meminta agar Perindo menghubungkan permohonannya terkait ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden dengan ketentuan mengenai syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Atas nasihat majelis panel MK dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Rabu (18/7/2018) itu, pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonan apalagi pendaftaran cap- res-cawapres semakin dekat. Perindo yang diwakili kuasa hukum Christophorus Taufik dan rekannya, menguji konstitusiona- litas Pasal 169 Huruf n UU Pemilu.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, anggota majelis panel MK, Suhartoyo, mengatakan, Perindo tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menguji norma pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sebab, sebagai partai politik pendatang baru pada Pemilu 2019, Perindo tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden di mana acuannya berdasarkan dari hasil Pemilu Legislatif 2014.

’’Putusan MK terakhir soal presidential threshold itu menjadi pendirian MK sehingga partai politik dalam realisasinya enggak bisa one man show,” ujar Suhartoyo.
Pada Juni lalu, dalam putusan Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan No 40/PUl 1-XVI/2018, MK menegaskan bahwa potensi kerugian konstitusional hanya bisa dialami oleh parpol yang, menurut UUD 1945, telah memenuhi syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Selain itu, kerugian konstitusional juga hanya bisa dialami oleh mereka yang pernah dua kali menjabat presiden atau wapres dalam waktu yang tidak berturut-turut.

’’Kalau bisa, ini ditegaskan, ditambah, dielaborasi, bagaimana ketika kemudian dihadapkan dengan putusan MK tentang presidential threshold itu. Kalau memang anda punya reasoning tentang itu tolong nanti ditambahkan di dalam permohonan ini, supaya Mahkamah bisa punya gambaran, bagaimana sih Anda kemudian menghindar dari syarat itu?” tutur Suhartoyo.

Hubungan kausalitas
Anggota majelis panel lainnya, Wahiduddin Adams, menambahkan, dirinya tidak menemukan hubungan kausalitas dalam kerugian konstitusional dalam dalil permohonan Perindo yang hanya menyatakan tengah mempertimbangkan beberapa calon, salah satunya adalah Jusuf Kalla

’’Apakah ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa pemohon juga mencalonkan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden? Sebab, dalil pemohon hanya mengatakan bahwa pemohon dalam proses mempertimbangkan dan masih. Nah, ini dari segi sisi kerugian konstitusionalnya tidak kuat,” ujar Wahiduddin.

Seusai sidang, Ricky K Mar- gono mengatakan, pihaknya akan segera menyusun perbaikan dan mempertimbangkan nasihat hakim di internal partai. Perindo memiliki waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonannya.
(BOW)

menu
menu