Sumber berita: KOMPAS, NO 034 THN 54, SELASA 31 JULI 2018

Sumber foto: Kompas.id

Anang Wajib Bayar Uang Pengganti

KORUPSI KTP-EL

JAKARTA, KOMPAS — Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo diwajibkan membayar uang pengganti Rp 20,7 miliar atas keuntungan tidak sah yang diperolehnya dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Pengajuan Anang sebagai justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum juga tidak dipertimbangkan hakim meski ia dinilai telah mengakui perbuatannya

’’Menghukum agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 20,7 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda akan disita untuk menutup uang pengganti. Jika dalam hal harta benda yang ada tidak mencukupi, dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Franky Tumbuwun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/7/2018).

Dalam pidana pokok, Anang dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dengan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Vonis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang meminta Anang dipidana 7 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar. Jaksa juga menuntut pengembalian uang pengganti Rp 39 miliar.

Berdasarkan perhitungan hakim, keuntungan PT Quadra Solution yang tidak semestinya diperoleh adalah Rp 79,3 miliar. Dari jumlah tersebut, dialirkan kepada Setya Novanto sebesar Rp 39,8 miliar dan dikembalikan kepada KPK sebesar Rp 18,9 miliar. Karena itu, menurut pertimbangan hakim, Anang harus mengembalikan Rp 20,7 miliar ke kas negara.

Dalam perkara ini, Anang sebagai Direktur PT Quadra Solution turut andil dalam memuluskan langkah konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia menjadi pemenang tender KTP elektronik. Pada kenyataannya, pengerjaan yang dilakukan konsorsium tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, bahkan sebagian pekerjaan justru dilimpahkan kepada perusahaan lain.

Kemarin, terdakwa lain dalam perkara KTP elektronik, yakni Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung, menjalani sidang dakwaan. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Yanto itu, Jaksa Abdul Basir menguraikan keterlibatan Irvanto dan Made Oka sebagai perantara jatah untuk Novanto. (IAN)

menu
menu