Sumber berita: KOMPAS, NO 270 TAHUN KE 53, SENIN 2 APRIL 2018

Sumber foto: KOMPAS, NO 270 TAHUN KE 53, SENIN 2 APRIL 2018

APBD Jadi Celah Korupsi

Tidak hanya di Kota Malang, Sumut, atau Jambi, yang sejumlah anggota DPRD telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembahasan APBD oleh KPK, daerah-daerah lain pun memiliki kecenderungan serupa. Korupsi amat terbuka lebar di dalam pembahasan anggaran daerah yang elitis dan tidak transparan.

Secara 'terpisah, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril, berpendapat, tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD merupakan salah satu bentuk politik uang. Eksekutif membungkam legislatif dengan cara menyediakan uang supaya pembahasan APBD beijalan mulus.

’’Masih banyak dari mereka yang menjalankan pemerintahan daerah dengan pola-pola koruptif, misalnya dengan berbagi kekuasaan atau berbagi uang. Tawar-menawar dalam pembahasan anggaran menjadi contoh praktik koruptif karena tidak ada yang tahu ada kesepakatan apa di balik persetujuan proyek atau anggaran,” ujarnya.

Tiga tujuan

Berkait hal ini, pengajar hukum Universitas Islam Negdti Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Hif- dzil Alim, menambahkan, ada tiga tujuan dalam korupsi APBD. Pertama, sumber pendapatan anggota DPRD untuk memenuhi mahar politik untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif.

’’Kedua, biaya politik yang tinggi sekali dan politik uang untuk meraup suara dalam pemilu. Gantinya nanti akan diperoleh dalam pembahasan APBD jika caleg terpilih,” katanya.

Ketiga, bertemunya kepentingan antara legislatif dan eksekutif. Keduanya sama-sama mengeluarkan banyak uang untuk mencalonkan diri di dalam pemilu sebelumnya. Kondisi |x>- litik biaya tinggi membuat korupsi anggaran pemerintah akan terus terjadi.

’’Selalu saja tiga pola dan tujuan itu berulang dalam korupsi APBD,” kata Hifdzil. (REK

 

menu
menu