Sumber berita: REPUBLIKA, NO 141 THN 26, SENIN 4 JUNI 2018

Sumber foto: REPUBLIKA, NO 141 THN 26, SENIN 4 JUNI 2018

AS Intensifkan Patroli

  • MARNIATI

Pentagon menimbang untuk menempuh berbagai langkah.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) berencana mengintensifkan patroli Angkatan Laut di Laut Cina Selatan guna menghadapi militerisasi Cina di kawasan tersebut. Tindakan tersebut diperkirakan akan semakin meningkatkan risiko di Laut Cina Selatan yang dikenal sebagai salah satu wilayah paling rawan di dunia saat ini.

Dikutip dari Reuters, Ahad (3/6), dua pejabat AS dan diplomat Barat dan Asia mengungkapkan, Pentagon sedang menimbang program yang lebih tegas dari apa yang disebut operasi kebebasan navigasi yang dekat dengan instalasi Cina di terumbu yang disengketakan.

Meski begitu, para pejabat itu menolak mengatakan seberapa dekat mereka untuk menyelesaikan keputusan.

Langkah-langkah tersebut dapat melibatkan patroli yang lebih panjang, melibatkan jumlah kapal > yang lebih besar atau operasi yang melibatkan pengawasan yang lebih dekat fasilitas Cina di daerah tersebut, yang sekarang termasuk hadirnya peralatan jamming elektronik dan radar militer canggih.

Para pejabat AS juga mendorong sekutu dan mitra internasionalnya untuk meningkatkan penempatan angkatan laut mereka sendiri melalui jalur perdagangan penting karena Cina. Tujuannya demi memperkuat kemampuan militer di kepulauan Paracel dan Spratly.

"Apa yang telah kita lihat dalam beberapa pekan terakhir hanyalah permulaan, secara signifikan lebih banyak sedang direncanakan," kata seorang diplomat Barat, mengacu pada patroli kebebasan navigasi terakhir bulan lalu yang menggunakan dua kapal AS untuk pertama kalinya. "Arti sebenarnya adalah lebih banyak yang harus dilakukan," ujarnya.

Meski tidak memberikan komentar tentang rencana operasi secara lebih detail pada masa mendatang, Pentagon melalui juru bicaranya, Letnan Kolonen Christopher Logan, mengatakan akan terus bekerja sama dengan teman, rekan, dan para sekutu untuk memastikan perairan Indo-Pasifik yang aman dan terbuka.

Dalam forum keamanan internasional di Singapura, Ahad (3/6), Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengkritik tajam Cina dan mengancam konsekuensi yang lebih besar jika militerisasi berlanjut. Mattis memperingatkan, langkah AS baru-baru ini yang menolak Cina ikut latihan angkatan laut multinasional sebagai tanggapan terhadap militerisasi pulau-pulau di Laut Cina Selatan.

Mattis menyebut langkah itu baru konsekuensi yang relatif kecil, dan ia mengatakan akan ada konsekuensi yang lebih besar. "Menggunakan senjata bukanlah cara yang tepat untuk membuat kerja sama jangka panjang di Laut Cina Selatan bagi masa depan Cina," kata Mattis.

Berbicara di sela-sela konferensi Singapura, Akademisi Ilmu Militer PLA, He Lei, mengatakan, Cina memiliki hak untuk terus
memiliterisasi kepemilikan Laut Cina Selatan.

"Ini adalah hak berdaulat bagi Cina untuk menempatkan senjata militer dan pasukannya di sana. Kami melihat negara lain yang mencoba membuat keributan tentang ini sebagai campur tangan dalam urusan internal kami," katanya.

Bulan lalu, Angkatan Udara Cina mendaratkan pengebom di Woody Island di kepulauan Paracel yang disengketakan sebagai bagian dari latihan. Ini memicu kekhawatiran dari Vietnam dan Filipina.

Atase militer regional mengatakan, mereka telah bersiap menempuh langkah-langkah Cina berikutnya. Seperti penyebaran pertama jet tempur ke Spratly atau upaya untuk menegakkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) seperti yang Beijing ciptakan dari pantai timurnya di 2013.

Para perwira militer Vietnam mengatakan, mereka sangat prihatin dengan prospek ADIZ. Ia mengatakan, itu bisa mengancam integritas wilayah udara Vietnam.

Kepala Institut Studi Strategis militer Vietnam Letnan Jenderal Nguyen Due Hai mengatakan,

 

Vietnam telah lama berupaya menyelesaikan perselisihan dengan damai. "Semua opsi berada di atas meja dari pihak kita untuk menjaga kedaulatan dan wilayah kita," katanya.

Vietnam adalah penantang paling aktif terhadap klaim Cina di sebagian besar Laut Cina Selatan. Hanoi mengklaim Paracel dan Spratly secara keseluruhan. Malaysia dan Filipina mengaku memiliki beberapa bagian Spratly, sementara Brunei juga mengklaim perairan itu. Taiwan mengklaim wilayah yang sama dengan Cina.

Ahli keamanan yang berbasis di Singapura, Tim Huxley, mengatakan, tekanan yang meningkat hanya akan memperlambat upaya militerisasi Cina di Laut Cina Selatan.

"Cina telah menciptakan realitas baru di sana, dan itu tidak akan dibatalkan. Mereka tidak melakukan ini untuk menusuk Amerika atau tetangga mereka, tetapi untuk tujuan strategis jangka panjang mereka, apakah itu memproyeksikan kekuatan militer atau mengamankan pasokan energi," kata Huxley.

■ ed: setyanavidita livikacansera

menu
menu