Sumber berita: KOMPAS, NO 033 THN 54, SENIN 30 JULI 2018

Sumber foto: KOMPAS/LASTI KURNIA Petani menggunakan traktor untuk mengangkut hasil panen tebu di lahan tebu yang baru dikembangkan di kaki Gunung Tambora, Dorocanga, Sumbawa, Nusa Tengara Barat, beberapa waktu lalu.

Atasi Problem Dasar Gula Nasional

Suplai dinilai berlebih sehingga menekan harga gula petani.
Pemerintah perlu memublikasikan neraca gula secara transparan.

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan petani tebu khawatir harga jual gula kian menjauhi biaya produksi karena pasar kelebihan suplai. Selain mengupayakan neraca gula yang transparan, sejumlah pihak meminta pemerintah mengatasi problem mendasar terkait kesejahteraan petani serta produktivitas kebun dan pabrik gula.

Pakar ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor, Bayu Krisnamurthi, saat dihubungi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/7/2018), berpendapat, problem gula petani tak cukup diselesaikan dengan solusi jangka pendek, seperti menyerapnya melalui Perum Bulog.

Rendahnya produktivitas tanaman, inefisiensi pabrik gula, dan lahan yang berkurang perlu diatasi agar problem yang membelit petani tak terulang. Persoalan itu berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan serta tingginya harga pokok gula nasional.

”Rendemen kita 7-8 persen sudah kategori tinggi. Kalau di luar negeri bisa 12-14 persen. Dua kali lipat. Jadi jatuhnya harga per kilogram bisa lebih murah. Dan lain-lain, seperti masalah biaya tenaga kerja dan pupuk, yang memengaruhi harga pokok gula dalam negeri menjadi lebih mahal,” katanya.

Untuk mengatasi masalah produktivitas, teknik bongkar ratun (ratoon) pada pertanian tebu bisa diterapkan kembali. Dengan bongkar ratun, kata Bayu, sisa pokok tebu yang telah dipanen dibersihkan dan diganti dengan bibit baru yang lebih produktif. Namun, biaya teknik ini tidak murah dan memberatkan petani sehingga dibutuhkan bantuan pemerintah.

”(Indonesia) Kita pernah meningkatkan produksi tebu sekitar tahun 2003, 2004, dan 2005 melalui bongkar ratun. Ini program pemerintah karena itu pemerintah yang membiayainya. Ini menurut saya perlu dipertimbangkan kembali,” ujar mantan Wakil Menteri Perdagangan ini.

Kemudian, program revitalisasi pabrik gula juga mesti dilakukan kembali oleh pemerintah. Persoalan inefisiensi yang terjadi di pabrik gula harus segera diatasi. Jika tidak, sektor gula nasional akan terus menjadi korban dan petani berada pada posisi yang paling lemah.

”Secara garis besar harga pokok gula (dalam negeri) mahal, tetapi ada beberapa pabrik gula di Indonesia yang sebenarnya cukup efisien karena langkah-langkah revitalisasi yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi, pabrik gula yang sudah efisien itu bisa dijadikan contoh,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga mesti menegakkan peraturan dan ketentuan bahwa pengimpor gula mesti melakukan investasi pabrik gula, termasuk membeli tebu petani. Misalnya, jika pengimpor punya kuota impor 10 ton gula, dia juga harus menyerap tebu dari petani setara 10 ton gula juga. Ini perlu dilakukan agar harga gula produksi dalam negeri bisa bersaing dengan gula impor yang harganya jauh lebih murah.

”Langkah-langkah itu bukan solusi yang segera terjadi dalam satu-dua minggu ke depan. Namun, kalau kita tunda lagi hal-hal yang fundamental itu, nanti kita akan mengalami lagi permasalahan semacam ini,” katanya.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, berpendapat, selain revitalisasi pabrik gula, pendataan kebutuhan gula rafinasi (untuk industri) dan konsumsi perlu dibenahi. Data kebutuhan gula di beberapa lembaga belum sinkron sehingga terjadi surplus impor gula rafinasi.

Kelebihan gula rafinasi itu rawan merembes ke pasar karena harganya jauh lebih murah. Berdasarkan perhitungan Khudori, pada 2011-2012, persentase perembesan gula rafinasi ke pasar mencapai 19-33 persen. Akibatnya, gula konsumsi yang diproduksi di dalam negeri tidak bisa bersaing dan sulit terserap.

”Jika ini dibiarkan terus, bukan tidak mungkin petani akan beralih komoditas, pabrik gula kekurangan pasokan tebu, dan produksi gula turun. Ujung-ujungnya kebutuhan terhadap gula impor semakin besar,” ujarnya.

Dalam audiensi dengan Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Jumat pekan lalu, Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty menyatakan, saat ini terjadi kelebihan suplai gula tebu di pasar karena tidak ada neraca gula yang seragam dan transparan. Pemerintah dinilai perlu menunjuk otoritas yang memublikasikan neraca berisi data impor, produksi, dan penggunaan gula nasional.

Sekretaris Jenderal APTRI, M Nur Khabsyin berpendapat, pihaknya mencatat ada kelebihan suplai gula nasional 3,7 juta ton tahun ini. (E04)

menu
menu