Sumber berita: KOMPAS. N0 42 THN-54 RABU 08 AGUSTUS 2018

Sumber foto: jpp.go.id

Atlet Difabel Batal ke Jakarta

KONFLIK ATLET-NPCI

 

BANDUNG, KOMPAS - Enam atlet difabel Jawa Barat mengakhiri aksi jalan kaki ke Jakarta untuk mengembalikan medali Peparnas Jabar 2016 di Kabupaten Purwakarta setelah bertemu pihak Ke- menterian Pemuda dan Olahraga. Penolakan mereka terkait pemotongan bonus prestasi atlet dijanjikan akan diakomodasi pemerintah.

’’Bonus sepenuhnya hak atlet. Dalam pertemuan di Purwakarta, Kemenpora menolak bentuk pungutan liar, baik potongan, setoran, maupun kontribusi lainnya,” ujar Ganjar Jatnika (36), atlet lari peraih tiga medali emas dan dua perak Peparnas 2016, di Bandung Selasa (7/8/2018).

Ganjar berjalan kaki bersama rekannya, atlet lari Asri (30), atlet tolak peluru Farid Surdin (26), serta pejudo Sony Satrio (24), Junaedi (21), dan Elda Fahmi (18). Mereka mengalami gangguan penglihatan. Aksi itu dimulai dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu (4/8).

Ganjar mengatakan, hal itu dilakukan sebagai protes karena tidak diikutsertakan dalam selek- 'si atlet ASEAN Para Games Kuala Lumpur 2017, Asian Para Games 2018, dan ajang paralimpiade lainnya.

Ganjar menduga hal itu dipicu karena mereka tidak menyetorkan 25 persen dari bonus yang mereka peroleh saat meraih medali di Peparnas 2016 kepada pengurus Komite Paralimpiade
Nasional Indonesia (NPCI).. Pemerintah Provinsi Jabar memberi bonus kepada atlet peraih medali Peparnas 2016, yakni medali emas Rp 230 juta, perak Rp 73 juta, dan perunggu Rp 35 juta.

Ganjar mengatakan, di Purwakarta mereka bertemu Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto. Pertemuan itu menghasilkan surat pernyataan dengan 15 poin kesepakatan. Beberapa di antaranya, Kemenpora tidak menoleransi pemotongan bonus prestasi atlet paralimpiade di semua ajang dan akan mengirim auditor untuk memverifikasi dugaan pungutan liar itu.

Kemenpora juga mendesak pengurus NPCI mengembalikan pungutan yang tidak sesuai peraturan. Terhadap dugaan didiskriminasi, Kemenpora akan memperjuangkannya kepada Komite Paralimpiade Asia (APC).

Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, potongan bonus prestasi atlet tidak dibenarkan. ’’Alasan NPCI, uang itu untuk biaya operasional. Itu tidak bisa dijadikan alasan. Bonus itu hak atlet,” ujarnya.

Ketua NPCI Jabar Ukun Ru- kaendi mengatakan, kontribusi 25 persen dari bonus atlet itu diatur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga NPCI. Rinciannya, bonus dari ajang tingkat nasional adalah 15 persen untuk NPCI provinsi dan 10 persen untuk tingkat kabupaten/kota.

Di Solo, Ketua Umum NPCI Senny Marbun mengatakan, kontribusi para atlet yang bersumber dari bonus prestasi dibutuhkan untuk menjalankan roda organisasi. NPCI tingkat nasional dan daerah tidak pernah mendapatkan bantuan dana APBN.

’’Kita tidak pernah mendapatkan dana APBN sepeser pun untuk menghidupi organisasi, dari tahun 2005 harus berjuang sendiri,” kata Senny, Selasa. Dana itu dibutuhkan untuk membayar iuran keanggotaan internasional. Selain itu, untuk biaya operasional sekretariat, listrik, telepon, air, gaji staf NPCI, dan lain-lain.

Sekretaris Jenderal NPCI Pribadi mengatakan, kontribusi dana dari atlet untuk organisasi itu telah disepakati bersama dalam rapat keija nasional NPCI yang diperbarui pada Rakernas 2017.

Terkait protes karena tidak dipanggil seleksi pelatnas, Pribadi mengatakan,, tidak semua peraih medali Peparnas dipanggil karena capaian prestasi mereka tidak masuk limit skor kualifikasi minimum. (TAM/RWN)

 

menu
menu