Sumber berita: KOMPAS. N0 79 THN-54 SENIN 17 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Kompas.id

Aturan Caleg Segera Direvisi

KPU segera menyiapkan draf revisi PKPU tentang Pencalonan. MA memutuskan bekas koruptor, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa menjadi bakal caleg.

 

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum berharap Mahkamah Agung cepat mengeluarkan salinan putusan uji materi pembatalan dua peraturan KPU yang melarang pencalonan bekas narapidana kasus korupsi sebagai anggota legislatif. KPU mempertimbangkan merevisinya tanpa melalui rapat dengar pendapat (RDP) DPR demi mengejar tenggat waktu penetapan daftar calon tetap pada Kamis (20/9/2018).

Hingga Minggu (16/9), KPU belum menerima salinan putusan uji materi terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, serta PKPU No 26/2018 yang merupakan revisi dari PKPU No 14/2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. MA membatalkan pasal dalam dua PKPU yang melarang pencalonan bekas napi kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak karena bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, berharap KPU bisa mendapat salinan putusan MA pada Senin pagi agar bisa dibahas dalam rapat pleno. Dengan begitu, KPU bisa.segera membahas draf revisi PKPU sesuai putusan MA.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, KPU perlu segera mengakomodasi bakal caleg yang mendorong agar KPU mengaudit Sistem Informasi Data nyatakan tidak memenuhi syarat karena merupakan bekas napi korupsi, tetapi belum diganti oleh partai politik.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mendorong agar revisi PKPU Pencalonan melalui RDP Komisi II DPR. Komisi II, kata dia, siap membuat rapat konsultasi secepatnya

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan, PAN tak mencalonkan caleg bekas koruptor. ’’Kami sudah tanda tangan (pakta integritas) dengan Bawaslu untuk tidak mengusulkan caleg koruptor. Walaupun MA sudah mengambil keputus- an, kami tetap tanda tangan pakta integritas,” katanya

Rekam jejak
Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo menilai, putusan MA itu ranah yudikatif. Presiden optimistis, rakyat melihat rekam jejak caleg dalam memilih. ’’Masyarakat semakin dewasa, pintar, melihat siapa yang harus dipilih,” ujarnya

Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW) Donal Fariz menyatakan. putusan MA melanggengkan siklus demokrasi yang buruk. ’’Seolah-olah ruang MA kedap suara dari aspirasi publik. Ini memperburuk siklus demokrasi karena politisi kita masih punya akses luas dalam perpolitikan,” katanya (GAL/E21/BOW)

menu
menu