Sumber berita: REPUBLIKA, NO 141 THN 26, SENIN 4 JUNI 2018

Sumber foto: REPUBLIKA, NO 141 THN 26, SENIN 4 JUNI 2018

Aturan Caleg Segera Masuk Kemenkumham

  • DIAN ERIKA NUGRAHENY, t UMARMUKHTAR

JAKARTA - Draf Peraturan KPU (PKPU) pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota segera diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selain draf aturan ini, ada dua aturan lain yang juga akan dikirim untuk disahkan.

Kepala Biro Teknis dan Hukum KPU Nur Syarifah mengatakan, KPU dijadwalkan menggelar pleno membahas tiga draf PKPU pada Senin (4/6). Ketiga draf PKPU itu adalah draf PKPU kampanye, draf PKPU dana kampanye, dan draf PKPU pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

“Ketiganya akan dibahas dalam rapat pleno sebelum diserahkan ke Ke
menkumham untuk disahkan,” ujar Syarifah ketika dihubungi Republika, Ahad (3/6).

Dia melanjutkan, tidak ada perubahan terhadap rancangan PKPU yang juga memuat aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Menurut Syarifah, larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg tetap sebagaimana semula, yakni tidak diperbolehkan.

“Tidak ada perubahan apa pun. Draf itu hanya tinggal diberikan tanda tangan oleh KPU dan segera dikirim ke Kemenkumham,” ujar Syarifah.

Direktur Jenderal Peraturan Per- undang-Undangan Kemenkumham Wi- dodo Ekatjahyana mengatakan, ada sejumlah mekanisme yang harus dilakukan KPU saat mengajukan draf PKPU. Jika draf PKPU itu bertentangan dengan
peraturan di atasnya, Kemenkumham bisa menolak pengesahan PKPU tersebut.

Menurut Widodo, pengesahan draf PKPU menjadi PKPU tidak hanya sekedar diberi nomor. Ada mekanisme dan ketentuan agar draf PKPU itu bisa disahkan.

“Pihak yang mengajukan peraturan, dalam hal ini KPU, harus membuat pernyataan yang isinya hasil telah mereka terhadap aturan yang diajukan,” ujar Widodo.

Pernyataan tertulis KPU, kata Widodo, setidaknya harus menjelaskan dua hal

Pertama, aturan yang diajukan oleh KPU dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Kedua, aturan yang diajukan untuk disahkan itu juga tidak boleh ber
tentangan dengan putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan demikian, Widodo membenarkan jika proses pengesahan draf PKPU yang memuat aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg itu membutuhkan waktu. “Tidak bisa sehari dua hari (pengesahannya),” kata dia.

Widodo menjelaskan, dalam konteks pengesahan draf PKPU pencalonan ca- eg, KPU harus menyampaikan alasan- alasan kuat yang mendasari usulannya. Sebab, draf PKPU itu memuat aturan larangan caleg mantan narapidana korupsi yang saat ini ramai menjadi perdebatan publik.

Widodo pun mengamati pernyataan Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan DPR yang punya pendapat yang
sama mengenai usulan larangan caleg mantan koruptor. Ketiga lembaga itu menilai, larangan tersebut bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. “Maka, untuk memastikannya, kami menunggu dulu pernyataan tertulis dari KPU. Jika syarat menyampaikan pernyataan ini tidak dipenuhi, kami tidak akan proses (pengesahannya),” ujar Widodo.

Menkumham Yasonna Laoly mengakui ada dilema soal pengesahan aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg. “Nanti kalau kita undangkan, kami dianggap menyetujui aturan yang ada di bawah UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017,” ujar Yasonna.

Karena itu, Menkumham menyarankan, KPU sebaiknya tidak menabrak undang-undang dalam membuat aturan teknis pemilu. ■ fauziah mursid ed: eh ismail

 

menu
menu