Sumber berita: KOMPAS. N0 67 THN-54 SELASA 04 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Integrasi Edukasi

Audit Terbatas Dana yang Dilaporkan

DANA KAMPANYE

JAKARTA, KOMPAS — Kantor akuntan publik, yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mengaudit dana kampanye, hanya akan mengaudit dana yang dilaporkan oleh peserta pemilu. Padahal, belajar dari pemilu sebelumnya, tidak semua dana kampanye dilaporkan untuk mengakali larangan dan batasan sumbangan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Pemilu membahas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, di Jakarta, Senin (3/9/2018), mengatakan, selama ini kantor akuntan publik memang hanya untuk mengaudit dana yang dilaporkan oleh peserta pemilu.

Sementara untuk dana yang tidak dilaporkan tidak termasuk yang akan diaudit. Untuk itu, dia mengharapkan peran aktif dari masyarakat. Jika masyarakat menjumpai kampanye peserta pemilu nanti diperkirakan lebih besar daripada yang dilaporkan, masyarakat diminta melaporkannya Laporan akan ditindaklanjuti dan jika memang peserta pemilu tidak melaporkan dengan jujur, KPU akan meminta mereka untuk melaporkannya

KPU, dia melanjutkan, akan memublikasikan laporan dana kampanye di situs resmi KPU. Publikasi akan dilakukan terhadap laporan awal dana kampanye pada awal masa kampanye, laporan atas sumbangan dan penggunaan kampanye di tengah-tengah masa kampanye, serta saat masa kampanye sudah berakhir. Untuk diketahui, masa kampanye untuk Pemilu 2019 akan dimulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

’’Masyarakat sekanang sudah cerdas. Ketidakjujuran dalam melaporkan dana kampanye bisa dij adikan dasar bagi mereka saat menjatuhkan pilihan pada Pemilu 2019,” ujarnya

Namun, rencana KPU dan kantor akuntan publik yang hanya akan mengaudit dana yang dilaporkan itu menuai kritik dari sejumlah anggota Komisi II. ’’Masyarakat akan menilai penyelenggara pemilu ini seperti tidak mau pusing. Sebab, jika melihat pemilu sebelumnya, banyak dana kampanye yang digunakan, tetapi tidak terlihat di dalam laporan,” kata anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Andi Mariattang.

Kritik serupa disampaikan anggota Komisi II dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi. Menurut dia, KPU seharusnya meminta kantor akuntan publik untuk mengaudit semua aktivitas kampanye peserta pemilu dan membandingkannya dengan laporan dana kampanye peserta pemilu. ’’Jadi, basisnya tidak percaya sepenuhnya kepada laporan dari peserta pemilu,” katanya

Dengan mengaudit aktivitas kampanye, hal itu akan mencegah peserta pemilu berbohong dalam menyampaikan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye di dalam laporan dana kampanye seperti kerap dijumpai pada pemilu-pemilu sebelumnya

Verifikasi faktual
• Peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menilai, permasalahan pada laporan dana kampanye dari pemilu ke pemilu, dan terulang lagi pada Pemilu 2019, karena audit sebatas audit kepatuhan. Artinya, hanya sebatas melihat kepatuhan normatif pelaporan dana sesuai dengan peraturan.

ICW sudah sering mengusulkan agar auditor mengaudit sekaligus melakukan verifikasi faktual. Untuk itu, kantor akuntan publik harus sudah terlibat sejak awal masa kampanye, bukan ketika masa kampanye berakhir saja ”Ttu yang menjadi penyebab terjadinya banyak dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan efeknya ke integritas pemilu karena ujung-ujungnya korupsi,” katanya (APA)

menu
menu