Sumber berita: INVESTOR DAILY, KAMIS 7 JUNI 2018

Sumber foto: INVESTOR DAILY, KAMIS 7 JUNI 2018

Bamsoet: Pemda Jangan Persulit Penyaluran THR dan Gaji Ke-13

JAKARTA - Ketua DPR Bam- bang Soesatyo meminta kemen- terian dan lembaga pemerintahan terkait beserta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2018.

Ketua DPR menyampaikan hal itu karena mendapat informasi soal adanya sejumlah kepala daerah yang kebingungan dalam menyikapi kebijakan pencairan itu.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itupun meminta Komisi II DPR dan Komisi XI DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera bergerak.

“Kementerian itu seharusnya segera mendesak Pemda untuk segera memproses pencairan THR dan gaji ke-13 yang akan diberikan kepada para pegawai. Hal ini mengingdt alokasi dana untuk THR dan gaji ke-13 tersebut sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

 

Negara 2018,” kata Bamsoet, Rabu (6/6).

Dilanjutkannya, anggaran tersebut sudah diberikan dari pemerintah pusat, serta sudah dialokasikan dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian THR Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Presiden Joko Widodo (Joko- wi) menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pen- siunan Rabu (23/5).

Masalahnya, sejumlah pemda keberatan dengan adanya penambahan komponen pada THR, yang meliputi gaji pokok dan tunjangan lainnya. Pasalnya, pemberian THR tahun ini bersumber dari kas pemda.

Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada dasarnya
kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bukan kebijakan baru. Kebijakan ini telah ditetapkan sejak 2016. Penganggaran THR dan gaji ke-13 juga telah diatur setiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Per- mendagri) mengenai pedoman penyusunan APBD.

Sri Mulyani menjelaskan, THR dan gaji ke 13 telah dimasukkan dalam formula perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) 2018. Kata Sri, pada dasarnya pembayaran gaji bulanan, gaji-13 dan THR adalah memang tanggung jawab APBD yang didanai dari penerimaan umum APBD.

Di tempat terpisah. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPOD) Robert Endi Jaweng menyarankan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkonsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga penegak hukum terkait risiko instruksi pergeseran anggaran pemerintah daerah untuk THR.

 

 

 

 

menu
menu