Sumber berita: REPUBLIKA, NO 143 THN 26, RABU 6 JUNI 2018

Sumber foto: REPUBLIKA, NO 143 THN 26, RABU 6 JUNI 2018

Bank Syariah Ikut Kelola Gaji ASN

  • BINTI SHOLIKAH

Payroll bank syariah diharapkan bantu tingkatkan produktivitas ASN Bappenas.

JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PP- N)/Badan Perencanaan Pembagunan Nasional (Bappenas) memperluas pengelolaan gaji aparatur sipil negara (ASN) dari sebelumnya dikelola bank konvensional diperluas ke bank syariah.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bappenas dan BNI Syariah di sela-sela acara silaturahim dan peringatan Nuzulul Quran keluarga besar Kementerian PPN/Bap- penas di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (5/6).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, pada Ramadhan ini Bappenas meluncurkan tiga program yang bisa membantu ASN Bappenas dalam menjalankan tugas sehari-hari dan meningkatkan produktivitas kerja. Salah satunya program pengelolaan gaji melalui bank syariah.

Menurut dia, selama ini pengelolaan gaji ASN Bappenas sudah dilakukan oleh BNI. Bambang bercerita, pada waktu dia menjabat sebagai menteri keuangan, ia membuat aturan uang APBN tidak hanya disalurkan melalui bank konvesional, tetapi

juga disalurkan melalui bank syariah.

Karena gaji pegawai Bappenas sudah ada BNI, maka Bambang memperluas ke bank syariah di BNI Syariah. Bappenas hanya menunjuk satu bank untuk efisiensi dan kemudahan pengaturan. Dengan perluasan tersebut, Bappenas memberikan keleluasaan bagi para pegawai untuk memilih penempatan payroll.

"Sudah 94 pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang akan mengalihkan gaji tunjangan ke BNI Syariah," kata Bambang.

Sementara, SEVP Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi, menyatakan, BNI Syariah melihat kementerian dan lembaga pemerintah sebagai mitra. Apalagi, Iwan menyatakan BNI Syariah punya teknologi dan kapabilitas untuk membantu transaksi keuangan untuk bantu kementerian.

"Mereka melihat ada kecocokan dan kami bisa memfasilitasi," kata Iwan kepada Republika seusai acara.

Iwan menjelaskan, untuk tahap awal ada pilihan bagi para pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang ingin transaksi keuangannya berdasarkan akad syariah dari sebelumnya konvensional. Iwan berharap, nantinya para pegawai Bappenas perlahan-lahan bermigrasi ke layanan syariah melalui edukasi dan literasi.

"Sekarang tren gaya hidup halal menjadi pilihan. Strategi kami dengan literasi. Semakin orang teredu- kasi maka mereka semakin punya keinginan pindah ke syariah," kata Iwan.

telah melayani payroll beberapa kementerian dan lembaga lain, di antaranya Kementerian Agama (Keme- nag), Mahkamah Agung (MA), Pertamina Group, dan PT Telkom.

Di samping melayani payroll, BNI Syariah juga menawarkan produk dan layanan lainnya. Seperti fasilitas pembiayaan rumah, pendidikan, dan lainnya.

Iwan mengakui, saat ini, porsi payroll di dana pihak ketiga (DPK) BNI Syariah masih sangat kecil. Pay- roll dinilai sebagai pintu masuk bagi nasabah untuk mendapatkan fasilitas produk dan layanan lain seperti pembiayaan tanpa agunan.

Sampai akhir 2018, BNI Syariah menargetkan penghimpunan DPK sebesar Rp 33 triliun sampai Rp 35 triliun dengan pertumbuhan 19 persen (yoy) dibandingkan 2017. Porsi dana murah atau current account saving account (CASA) di BNI Syariah per Mei 2018 sudah sebesar 52 persen.

"Kami targetkan porsi CASA bisa di atas 60 persen. Salah satu strateginya melalui kerja sama payroll," kata Iwan.

Kredit rumah

Selain opsi payroll melalui BNI Syariah, ASN Bappenas juga mendapat akses kredit rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol persen dan tenor 30 tahun yang difasilitasi oleh BNI. Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengaku kerja-sama Bappenas dengan BNI untuk produk kredit ini merupakan program baru. Produk ini

juga ia sebut hasil modifikasi produk kredit yang ada. "Kalau kredit tanpa agunan (KTA) berarti tidak ada DP. Yang diagunkan adalah payroll," ucap Bambang.

Bambang menjelaskan, program tersebut diluncurkan karena masih cukup banyak warga Bappenas yang menempati rumah dengan status sewa. Sebagian lainnya sudah punya rumah, tapi butuh rumah kedua yang lebih dekat kantor.

Dari survei yang internal Bappenas lakukan, diketahui pegawai yang tidak punya rumah karena kesulitan mengumpulkan DP. Kenaikan gaji juga tidak secepat kenaikan harga properti.

Dia menyebutkan, saat ini ada 350 pegawai Bappenas yang berminat mengikuti program tersebut. Sebanyak 123 pegawai di antaranya belum memiliki rumah sendiri.

Program tersebut juga terselenggara karena dukungan PT Taspen. "Dengan tenor 30 tahun, pegawai bisa mencicil sampai setelah masa pensiun. Penghitungan akan dilakukan perbankan," katanya.

Ditektur Ritel BNI, Tambok Paru- lian Setyawati, mengatakan, program pembiayaan rumah dengan DP nol persen tersebut tidak memiliki risiko. ' "Ini kan pakai payroll, jadi jaminannya potong gaji sehingga tidak ada risiko," ujarnya kepada Republika seusai acara.

Tambok berharap para pegawai Bappenas memanfaatkan program tersebut. BNI berupaya mewujudkan harapan pegawai Bappenas memiliki rumah sendiri. ■ ed: fuji pratiwi

menu
menu