Sumber berita: KOMPAS. N0 81 THN-54 RABU 19 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Kompas.id

Banyak Kejanggalan dalam Hitung Ulang

PILKADA 2018

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penghitungan suara ulang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kejanggalan itu di antaranya, penggunaan karton dan kertas kardus yang dijadikan media penghitungan menggantikan formulir Cl Piano saat di tempat pemungutan suara

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang dibacakan pada 29 Agustus lalu, MK memerintahkan KPU Timor Tengah Selatan (TTS) melakukan penghitungan suara ulang Pilkada 2018. Namun, laporan yang disampaikan penyelenggara pil- kada dalam sidang lanjutan MK, Selasa (18/9/2018), KPU TTS baru pada tahap pencocokan data pada formulir model Cl-KWK asli berhologram dan formulir model Cl.Plano-KWK asli berhologram tanpa penghitungan suara ulang sebagaimana amar putusan MK

Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, kemarin, hakim konstitusi Saldi Isra menanyakan KPU TTS yang tak ikuti amar putusan MK menghitung suara ulang, tetapi hanya mencocokkan data. ’Yang kedua, apa yang jadi dasar Saudara tak mengalkulasikan? Pencocokan dilakukan dan dilaporkan dengan baik, mengapa KPU sampai pada kesimpulan tak mengalkulasi atau penghitungan? Apa dasar hukumnya?” tanya Saldi.

Pertanyaan serupa dilontarkan hakim Suhartoyo. Ia mendapat informasi media lain menggantikan formulir Cl Piano. Namun, KPU TTS saat mencocokkan data ternyata sebagian memakai kardus dan kertas karton sebagai media penghitungan suara "Persoalannya apa sehingga bisa ada Cl-KWK dan Cl Piano yang tak berhologram? Sampai ada yang pakai kardus, karton, persoalannya apa? Ya, ada kan peraturan KPU-nya yang berhologram itu sertifikat untuk memediakan suara,” tuturnya

Gergaji kunci gembok kotak suara
Badan Pengawasan Pemilu juga mendapat kesulitan saat pencocokan dan penghitungan data Kunci gembok kotak suara disimpan di satu tempat atau dicampur. Akibatnya, penyelenggara kesulitan membukanya kembali. Untuk memudahkan pengerjaan pencocokan data dan penghitungan, kunci gembok kota suara digergaji.

Selanjutnya, saat pencocokan data, Bawaslu mendapati Formulir Cl-KWK asli berhologram dan C-l Piano KWK asli berhologram yang dipegang penyelenggara, yakni KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Menanggapi hal itu, kuasa hu- kpm KPU TTS, Ali Nurdin, mengatakan, penghitungan suara tidak dilakukan dan diserahkan ke mahkamah. Alasannya, ada sejumlah media penghitungan tak sesuai ketentuan KPU. Adanya media hitung, seperti karton dan kardus, menimbulkan perbedaan pendapat di antara pasangan calon sehingga KPU tak lebih jauh menghitung suara ulang.

’’Kalau mengenai, kenapa sampai menggunakan media lain karena C-l Pianonya oleh petugas KPPS tak ditemukan dalam logistik. Jadi, dalam kotak suara tak ada sehingga memakai media lain,” katanya

Terkait dengan laporan pelaksanaan penghitungan suara ulang, para hakim MK masih akan merapatkannya lagi dalam rapat permusyawaratan hakim. (REK)

menu
menu