Sumber berita: KOMPAS. N0 54 THN-54 SELASA 21 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Tribunnews

Batas Impor Belum Tuntas

Substitusi impor bisa dilakukan untuk barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri demi menjaga daya saing. Penurunan daya saing bisa memengaruhi industri.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah belum tuntas merinci impor barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku yang bisa dikurangi atau disubstitusi Wacana mengerem impor nonmigas masih pada tataran kebijakan tingkat komponen dalam negeri dan perpajakan.

Berdasarkan neraca perdagangan yang dikutip Kompas, Senin (20/8/2018), impor Indonesia pada Januari-Juli 2018 sebesar 107,324 miliar dollar AS. Sebagian besar atau 75,02 persen di antaranya berupa bahan baku dan penolong, sebesar 15,75 persen berupa barang modal, dan 9,23 persen berupa barang konsumsi.

Sebagaimana disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, pemerintah masih meninjau ulang detail barang impor yang bisa dikurangi Sejauh ini pembatasan impor akan diberlakukan pada barang konsumsi yang bisa diproduksi di dalam negeri. Adapun pembatasan impor barang modal dan bahan baku belum ditentukan.

Produsen di dalam negeri secara bertahap diarahkan untuk memakai produk substitusi impor dalam negeri, di antaranya bahan baku plastik dan bahan kimia yang sudah diproduksi sejumlah pabrik. ’’Intinya impor bahan baku industri yang belum diproduksi di dalam negeri tidak dipersulit,” kata Airlangga

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, pelaku usaha seharusnya bisa memetakan sektor industri yang masih kosong untuk diisi. Kemudahan berinvestasi sudah ditawarkan, mulai dari sistem pendaftaran hingga pemberian insentif perpajakan.

Untuk mengerem laju impornonmigas, pemerintah akan menerapkan kembali pajak impor komponen infrastruktur strategis yang sempat dibebaskan. Tujuannya agar industri dalam negeri bisa bersaing. Setiap perusahaan juga wajib menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai kesepakatan awal proyek.

’’Banyak perusahaan yang tidak memenuhi TKDN sehingga impor melonjak. Jadi, nantinya kami akan memastikan TKDN terpenuhi,” kata Darmin.

Mengutip data Kementerian Perdagangan, barang konsumsi yang berkontribusi besar terhadap impor, antara lain syal, penyejuk ruangan, mainan anak atau komponennya, pakaian dalam wanita, dan alas kaki olahraga dengan sol karet atau plastik.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munan- dar mengatakan, substitusi impor bisa dilakukan terutama untuk barang yang sudah dapat diproduksi di Indonesia dalam jumlah dan harga yang tetap. Dengan cara itu, daya saing industri di Tanah Air terjaga

’’Kalau barang substitusi impor yang diproduksi di dalam negeri mencukupi, tidak masalah. Orang akan membeli dari dalam negeri daripada harus kena tarif 7,5 persen ketika membeli barang impor,” kata Haris.

Namun, ketika barang tersebut tidak mencukupi, pelaku usaha terpaksa harus mengimpor dengan kena tarif Pajak Penghasilan Impor 7,5 persen. Kondisi semacam ini akan memengaruhi daya saing, terutama harga

’’Jadi, jangan sampai ada langkah yang tidak meningkatkan daya saing, apalagi justru menurunkan daya saing industri di dalam negeri,” katanya
Penurunan daya saing akan memengaruhi kinerja industri. Kontribusi sektor industri yang selama ini menyumbang seperlima dari perekonomian Indonesia akan berkurang ketika kinerja industri menurun. Padahal, Indonesia memiliki pasar dalam negeri yang besar.

Haris mengatakan, Kementerian Keuangan sudah menyampaikan rencana pengenaan tarif PPh impor 7,5 persen. Oleh karena itu, Kemenperin segera memetakan barang impor yang dimaksud. "Jangan sampai nanti ada satu kebijakan, Kemenperin tidak ikut-ikut, tetapi lalu industrinya mati. Makanya kami akan hati-hati mana yang bisa dikenai 7,5 persen,” katanya

Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani berpendapat, pengendalian impor seharusnya untuk barang yang bersifat konsumtif, bukan barang produktif. ’’Kalau mau, mengendalikan impor yang konsumtif. Jangan kendalikan impor yang produktif. Contohnya, barang mewah, mobil mewah. Kalau mau stop, ya, stop saja Untuk barang impor yang masih punya nilai tambah mesti tetap dibuka,” katanya.

RupiahKepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsyah, Senin, di Jakarta, mengatakan, BI akan menurunkan batas minimal transaksi forex swap lindung nilai dari 10 juta dollar AS menjadi 2 juta dollar AS. Dengan demikian, semakin banyak korporasi dan pelaku bisnis melakukan lindung nilai dalam bertransaksi valas.

Pelaku bisnis itu, antara lain eksportir, importir, debitor utang luar negeri, dan pelaku yang bergerak di sektor infrastruktur.

Nanang menambahkan, selama ini banyak korporasi yang bertransaksi valas di pasar tunaisehingga berpotensi membuat rupiah bergejolak. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan transaksi valas di pasar tunai yang terjadi antara nasabah korporasi dengan bank.

Pada 2017, transaksi tunai nasabah dengan bank senilai 1,5 miliar dollar AS per hari. Hingga pertengahan tahun ini, nilainya menjadi 1,75 miliar dollar AS.

’’Pembelian valas itu digunakan untuk impor migas dan nonmigas 72,29 persen, pembayaran utang luar negeri 11,33 persen, pembelian jasa 3,65 persen, dan repatriasi dividen dan kupon 1,46 persen,” ujarnya. (KRN/CAS/HEN)

menu
menu