Sumber berita: KOMPAS, NO 033 THN 54, SENIN 30 JULI 2018

Sumber foto: Kompas.com

Bawaslu Mediasi Sengketa KPU PBB

PEMILU 2019

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum dan Partai Bulan Bintang akan menjalani mediasi pertama sengketa pencalonan anggota DPR di Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Senin (30/7/2018). Partai Bulan Bintang mengajukan sengketa terkait tidak diterimanya daftar calon legislatif mereka untuk 24 daerah pemilihan dari 80 dapil DPR dalam Pemilu 2019.

Di tingkat pusat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima dua permohonan sengketa dari dua partai politik. Sengketa pertama diajukan Partai Bulan Bintang (PBB), sedang yang kedua diajukan oleh Partai Golkar terkait pengembalian dua bakal caleg mereka karena merupakan bekas narapidana korupsi.

’’Besok (Senin hari ini) kami akan mediasi pertama untuk PBB. Mereka mengajukan sengketa karena pendaftaran mereka di 24 dapil untuk DPR tidak diterima Alasan mereka terkait dengan Sistem Informasi Pencalonan KPU,” kata anggota Bawaslu, Fritz Siregar, dihubungi dari Jakarta, Minggu (29/7/2018).

Fritz mengatakan, mediasi akan dilakukan untuk memfasilitasi KPU dan PBB mencari titik temu. Jika mediasi menemui jalan buntu, perkara itu akan masuk tahap adjudikasi dan Bawaslu punya waktu 12 hari kerja untuk menuntaskannya

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB Afri- ansyah Noor menjelaskan, di 24 dapil yang tidak diterima oleh KPU, ada sekitar 120 calon anggota legislatif mereka. Daftar bakal caleg di 21 dapil tidak diterima KPU dengan alasan terlambat menyerahkan bagian depan berkas formulir BI, yakni daftar bakal calon anggota DPR. Padahal, dia mengaku keterlambatan penyerahan itu disebabkan mereka harus mencetak dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU yang tengah mengalami gangguan saat itu. Sementara itu, tiga dapil lainnya ditolak karena komposisi daftar caleg berubah-ubah setelah lewat pukul 00.00.

’’Kami berharap KPU bersikap adil dan ini hanya persoalan administrasi saja. Kami sudah daftar caleg. Daftar nama caleg sudah ada di Silon KPU. Kami ingin keadilan,” katanya (GAL)

menu
menu