Sumber berita: KOMPAS, NO 026 THN 54, SENIN 23 JULI 2018

Sumber foto: BANGKAtimes.com

Bawaslu Merasa Prihatin

Bawaslu merasa prihatin karena masih ada partai politik yang mengajukan bekas napi korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019. KPU minta nama-nania itu diganti.

JAKARTA, KOMPAS - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu prihatin masih ada partai politik yang mencalonkan bekas narapidana kasus korupsi. Parpol semestinya mencalonkan kadernya yang bersih untuk menjadi calon anggota legislatif.

Arlih, j>awas*u Abhan, Minggu (22/7/2018), di Jakarta, mengatakan, selain untuk kursi DPR, ada informasi masih ada bakal caleg bekas napi korupsi yang diajukan untuk kursi DPRD.

’’Tentu ini kami sayangkan karena semestinya masih ada kader bersih. Seharusnya diajukan kader yang bersih itu oleh parpol,” kata Abhan.

Dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR dan DPRD, parpol dilarang mencalonkan bekas napi kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba Pimpinan parpol juga menandatangani pakta integritas per daerah pemilihan berisi komitmen tidak napi tiga jenis kejahatan tersebut, berikut sanksi administrasi jika melanggar ketentuan itu.

KPU menemukan iuna nama bacaleg berstatus bekas terpidana korupsi dalam proses verifikasi daftar caleg 16 partai peserta pemiluJSabtu (21/7).

Komisioner KPiT\Vahyu Setiawan mengatakan, kelima nama bacaleg itu berasal dari daerah pemilihan Aceh II (dua orang), Bangka Belitung. Sulawesi Tenggara, dan Jawa Tengah VI. Mereka turu: melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di berkas pendaftaran, yang menyebutkan bahwa mereka bekas terpidana korupsi

Dalam proses verifikasinya, KPU belum mengecek silang setiap berkas pendaftaran itu dengan data terpidana dari Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPU hanya bergantung pada salinan putusan pengadilan yang dicantumkan bacaleg di berkas pendaftaran.

Oleh karena itu, ujar Wahyu, bisa saja ada nama-nama bacaleg yang lolos dari pemantauan KPU. KPU pun masih membuka ruang pemantauan sampai Agustus ketika daftar caleg sementara (DCS) diumumkan.

’’Sangat mungkin ini ada yang kjdas. Makany% nanti saat DCS diumumkan kepada publik, masyarakat dapat ikut memantau dan melaporkan kalau ada yang diduga tidak memenuhi syarat, dan partai juga akan diberi ruang untuk mengklarifikasi,” ujarnya.

Saat ini, kelima bacaleg yang terpantau dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). ”Lima nama ini dinyatakan TMS dan kami kembalikan kepada partai bersangkutan untuk menggantinya dengan nama lain yang memenuhi syarat,” kata Wahyu.

Partai bersangkutan diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas, termasuk mengganti nama bacaleg eks napi korupsinya dengan kader lain, dari 22-31 Juli 2018. Jika partai tidak berkenan
mengganti sampai tenggat 31 Juli mendatang, posisi caleg di dapil bersangkutan akan dibiarkan kosong.

Menggugat
Sebelumnya, Partai Golkar diketahui tetap mencalonkan dua kademva vana berstatus terpidana korupsi untuk DPR. Mereka adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Golkar Aceh TM Nurlif dan Ketua Harian DPD I Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono. Selain Golkar, beberapa partai yang diduga mencalonkan bekas napi korupsi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Partai Gerindra, misalnya, mengajukan M Taufik untuk DPRD DKI Jakarta, sementara Partai Nasdem mencalonkan Mandra yang pernah dipidana satu tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. PDI-P pun mengusung Sumi Harsono untuk kursi DPRD Sidoarjo.

Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ibnu Munzir mengatakan, saat ini, masih ada dua alternatif yang dipertimbangkan. Pertama mengganti bacaleg terkait. Kedua membiar- ! kan dan menggugat ke Bawaslu ketika KPU nantinya mengeluarkan SK untuk menolak bacaleg tersebut.

Namun. ,di sisi lain. tidak bermasalah jika harus mengganti caleg bersangkutan. ’’Kami punya banyak stok (bacaleg), jadi kalau toh harus mengganti, kami siap,” kata Ibnu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini mengatakan, sikap parpol tetap mengusung caleg bekas napi korupsi menandakan ketidaktaatan parpol pada aturan main kompetisi demokrasi. Ia menyarankan agar KPU mengumumkan kepada publik nama-nama parpol yang tetap mengusung bekas napi korupsi sebagai bacaleg kendati menandatangani pakta integritas. (GAL/AGE)

 

menu
menu