Sumber berita: KOMPAS, NO 006 THN 54, RABU 04 JULI 2018

Sumber foto: Ilustrasi (Istimewa)

Bawaslu Siapkan Data

Rekapitulasi di tingkat kota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar dimulai hari ini. Polisi membantah adanya peretasan situs KPU Sulawesi Selatan. Bawaslu Papua segera menggelar pemilihan bupati Paniai.

MAKASSAR, KOMPAS - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyiapkan semua data yang diperlukan untuk rekapitulasi di tingkat kota yang akan berlangsung mulai Rabu (4/7/2018). Selain data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang saat ini 90 persen rampung, data yang disiapkan juga meliputi Cl piano.

’’Dari laporan tim kami di kecamatan, saat ini tinggal satu kecamatan yang belum rampung. Sejauh ini, hasilnya sudah ada dan siap dicocokkan pada rekapitulasi di tingkat kota. Memang ada beberapa temuan terkait ketidakcocokan data dan ini kami teliti. Kami sudah melakukan klarifikasi dengan 14 saksi. Kami harap ini rampung sebelum rekapitulasi di tingkat kota,” kata Nursari, Ketua Bawaslu Makassar, Selasa (3/7/2018).

Sejauh ini, hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, suara kotak kosong unggul dibandingkan pasangan calon. Namun, komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed, belum mengonfirmasi soal ini.

”KPU Makassar belum me-rekap. Kami baru akan melakukan besok dan tempatnya masih dirapatkan malam ini,” katanya.

Terkait peretasan situs KPU dan permintaan Kepala Polri agar tim Cyber Crime Polda Sulsel membantu, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Komisaris Besar Dicky Sondani mengatakan, sejauh ini tak ada peretasan di situs KPU Sulsel. Pihak Polda akan turun jika ada laporan.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, dan Hubungan Antarlembaga KPU Sulsel Uslimin mengatakan, walau tampilan monitor Sistem Informasi Penghitungan Suara KPU Makassar tidak muncul, proses terus berjalan.

Di Kalimantan Barat, Bawaslu sedang mendalami dugaan praktik politik uang di Kabupaten Sambas terkait pemilihan gubernur Kalbar beberapa waktu lalu.

Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza, mengatakan, dugaan teijadi politik uang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar itu dilaporkan beberapa hari setelah masa pencoblosan. ’’Dugaannya ada pembagian kerudung dan uang Rp 50.000 kepada warga. Ini yang sedang kami dalami,” kata Faisal.

Bawaslu telah memanggil sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pelanggaran dalam pil- kada tersebut. Selain itu, mereka mencermati politik uang di Sambas. Bawaslu juga mendalami dugaan adanya unsur pidana dalam pelanggaran pencoblosan di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kapuas Hulu. Di sana ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain sehingga mencoblos dua kali. Dalam kasus itu, Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasi berupa pemecatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS bersangkutan.

’’Kami mengeluarkan rekomendasi agar mereka dipecat karena petugas KPPS mengizinkan pemilih untuk menggunakan hak pilih orang lain. Ini tidak boleh dan pelanggaran tentunya,” kata Faisal.

Dua pasang calon
Bawaslu Papua segera menggelar pemilihan bupati Paniai yang masih tertunda hingga kini. Mereka telah mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan pemilihan susulan.

Anggota Bawaslu Papua, Ni- ko Tunjangan, mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa KPU tetap memutuskan ada dua pasang calon dalam Pilkada Paniai. Kedua pasangan itu adalah Meki Na- wipa-Oktovianus Gobay dan Hengky Kayame-Yehezkiel Tenouye.

Sebelumnya, pelaksanaan pemilihan bupati di Paniai pada 27 Juni lalu tertunda karena ada penolakan sejumlah kelompok masyarakat atas terpilihnya Hengky sebagai salah satu kandidat.

’Keputusan KPU sudah final. Jadi, pemilihan bupati Paniai harus terselenggara secepatnya. Kami akan berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait masalah ini,” kata Niko.

Ia menuturkan, idealnya batas waktu pelaksanaan pemilu susulan hanya empat hari dari jadwal pilkada sebelumnya

’’Saat ini, kami terus melakukan pendekatan kepada semua tokoh masyarakat dan agama di Paniai agar pemilihan bupati dapat berjalan damai,” ujarnya.

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Jayapura mengatakan, pihaknya siap memberikan pengamanan apabila sudah ada keputusan dari KPU terkait dengan status Hengky. (REN/FLO/ESA)

menu
menu