Sumber berita: KOMPAS, NO 034 THN 54, SELASA 31 JULI 2018

Sumber foto: Viva.co.id

Bawaslu Surati Parpol

Selasa (31/7/2018) ini menjadi hari terakhir bagi parpol untuk mengganti bakal caleg mereka yang terindikasi bekas napi korupsi dengan sosok lain.

JAKARTA, KOMPAS - Badan Pengawas Pemilu menyurati pimpinan pusat partai politik peserta Pemilu 2019 untuk mengimbau mereka mengganti nama-nama bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPRD yang terindikasi bekas narapidana perkara korupsi. Langkah ini dilakukan untuk mendorong hadirnya calon-calon anggota legislatif yang tidak punya persoalan hukum.

’’Surat kami sifatnya imbaugn. Prinsipnya, surat ini merupakan • kelanjutan dari imbauan yang disampaikan saat kami berkeliling mendatangi pimpinan partai politik,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dihubungi dari Jakarta, Senin (30/7/2018).

Surat imbauan untuk pimpinan pusat parpol itu akan dikirimkan paling lambat Selasa ini, yang merupakan batas akhir perbaikan berkas calon anggota legislatif (ealeg) oleh parpol. Abhan berharap parpol segera mengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, ataupun DPRD kabupa- ten/kola yang terindikasi merupakan bekas napi korupsi dengan calon-calon yang tidak pernah punya persoalan hukum sebelumnya. Dia menegaskan, proses rekrutmen adalah tahap awal yang penting untuk bisa men- ciptakan anggota parlemen yang bersih.

Sementara itu, menanggapi adanya parpol yang mengajukan sengketa ke Bawaslu terkait langkah mereka mengajukan bakal ealeg bekas napi korupsi, Abhan menuturkan, imbauan dan penanganan sengketa Bawaslu perlu dipisahkan. ’’Imbauan ini kami sampaikan. Perkara ada sengketa, itu sisi lain yang harus Bawaslu jalani,” ujar Abhan.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif partai politik diwajibkan menyerahkan pakta integritas berisi komitmen tidak mencalonkan bekas napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba. Pelanggaran atas pakta integritas akan berujung pada sanksi pembatalan pencalonan oleh KPU.

Dari data KPU, ada lima calon anggota DPR dari dua partai politik yang merupakan bekas napi kasus korupsi. Sementara itu, hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan, di daerah ada 186 calon anggota DPR provinsi ataupun DPRD kabupaten/kota yang merupakan bekas napi korupsi.

Masih ada waktu
Anggota KPU,* Ilham Saputra, mengingatkan bahwa partai politik masih punya waktu hingga 31 Juli untuk mengganti nama bakal calon yang terindikasi bekas napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba. Setelah batas waktu perbaikan berkas terlewati, parpol tidak bisa lagi mengganti calon tersebut. Jika masih menemukan nama-nama calon yang merupakan bekas napi tiga jenis kejahatan itu, KPU akan mencoretnya.

’’Ketika bekas napi korupsi masih masuk daftar, akan dicoret. Tidak lagi bisa digantikan oleh orang lain (jika sudah dicoret),” kata Ilham.

Sesuai dengan jadwal Pemilu 2019, partai politik punya kesempatan memperbaiki berkas yang sudah diverifikasi oleh KPU pada 22-31 Juli. Setelah itu, pada 1-7 Agustus, KPU akan kembali memverifikasi berkas hasil perbaikan. Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara akan dilakukan pada 8-12 Agustus.

Ilham mengatakan, personel KPU sudah siap menerima berkas perbaikan pada hari terakhir penyampaian berkas perbaikan. Dia berharap kali ini partai politik bisa lebih awal menyerahkan berkas tersebut sekaligus sudah menyiapkan semua berkas secara lengkap sesuai dengan peraturan KPU. (GAL)

 

menu
menu