Sumber berita: KOMPAS, NO 022 THN 54, KAMIS 19 JULI 2018

Sumber foto: Koran TEMPO - Tempo.co.id

Bekas Napi Korupsi Tetap Dijadikan Caleg

Sejumlah partai politik, tetap mengajukan bekas napi korupsi jadi caleg.
KPU akan lebih awal membuka informasi caleg yang diajukan partai, agar dapat lebih awal menerima masukan publik.

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah partai politik diduga tidak menjalankan pakta integritas yang disyaratkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan untuk tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sebagai anggota legislatif di Pemilu 2019. Dalam daftar caleg yang didaftarkan partai-partai ke KPU, masih ada sejumlah orang yang pernah jadi narapidana perkara korupsi.

Partai Golkar, misalnya, tetap mencalonkan dua kadernya yang pernah berstatus napi korupsi, untuk DPR Mereka yaitu Ketua DPD I Golkar Aceh TM Nurlif dan Ketua Harian DPD I Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Suma- tera Ahmad Doli Kumia, Rabu (18/7/2018), saat dihubungi dari Jakarta mengatakan, partainya sudah berusaha keras agar kader yang bermasalah hukum, khususnya korupsi, tidak dijadikan caleg pada Pemilu 2019.

Namun, Nurlif dan Iqbal diberi pengecualian karena keduanya pimpinan pengurus daerah yang punya konstituen di daerahnya masing-masing.
’’Maka, kami ambil jalan tengah. Skenario pertama mereka harus gugat ke MA. Kalau diterima, lanjut terus.

Kalau ternyata tidak diterima, kami sudah punya calon pengganti mereka Jadi kami serahkan saja ke mekanisme hukum,” kata Doli.

Nurlif pernah dihukum 16 bulan penjara karena terlibat dalam perkara suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 yang dimenangi Miranda Gultom. Sementara Iqbal Wbisono pernah dihukum satu tahun penjara dalam perkara korupsi dana bantuan sosial Pemrov Jawa Tengah di Wonosobo pada 2008.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menyatakan, partainya masih mencalonkan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik sebagai caleg DPRD DKI. Alasannya, Taufik saat tengah mengajukan gugatan ke MA terkait PKPU yang memuat larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri.

Jika gugatan dikabulkan oleh MA sebelum proses verifikasi selesai, menurut Syarif, Taufik memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. ’’Jika ditolak MA Pak Taufik dikenai pembatalan,” katanya.

Taufik pernah divonis 18 bulan penjara karena dinyatakan terlibat dalam perkara korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Sementara Partai Berkarya menempatkan ketua umumnya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menjadi caleg di Papua Padahal, tahun 2000, ia dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi tukar guling tanah gudang beras milik Badan Urusan Logistik di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ke PT GOTO Batara Sakti, Kompas (27/9/2000).

Saat itu, majelis hakim agung yang diketuai M Syafiuddin Kar- tasasmita memutuskan menghukum Tommy, 18 bulan penjara.

Namun, Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso membantah hal ini. ’’Tidak ada itu. Korupsi apa? Salah kali beritanya,” ujarnya

Mengundurkan diri
Dalam daftar caleg PDI-P, ada mantan Ketua DPRD Kota Madiun (1999-2004) dan Wali Kota Madiun (2004-2009) Djatmiko Royo Saputro atau Kokok Raya Padahal, pada 2010, ia divonis bersalah dalam perkara korupsi dana operasional oleh mantan pimpinan dan anggota DPRD Kota Madiun dan divonis penjara 18 bulan.

Setelah menanyakan masalah ini kepada Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang DH, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Kokok telah mengundurkan diri.”“Jadi, tidak jadi kami calonkan,” ujarnya

KPU akan membuka akses Sistem Informasi Pencalonan yang berisi informasi caleg yang diajukan parpol lebih awal, yakni usai penyampaian hasil verifikasi daftar caleg ke parpol. Semula KPU akan membuka akses itu saat penetapan daftar calon sementara, pertengahan Agustus.

”Ini untuk menerima masukan lebih awal dari masyarakat. Bukan hanya terkait informasi soal bekas napi korupsi, tetapi juga terkait syarat lain atau mungkin terpidana yang tak mengajukan surat pengumuman di media massa,” kata anggota KPU Pra- mono Ubaid. (GAL/AGE/APA)’

 

menu
menu