Sumber berita: KOMPAS. N0 55 THN-54 KAMIS 23 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Netralnews.com | ilustrasi

BI-Pemerintah Yakinkan Jepang

Indonesia memerlukan investasi langsung dan portofolio, termasuk dari Jepang, untuk menutup defisit transaksi berjalan. Investor dan analis di Jepang diyakinkan.

TOKYO. KOMPAS - Bank Indonesia dan pemerintah meyakinkan kalangan investor serta analis pasar keuangan Jepang tentang kebijakan moneter dan fiskal untuk stabilisasi ekonomi Indonesia Namun, Indonesia diharapkan terus mengambil langkah untuk mengatasi masalah struktural ekonomi dalam negeri.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemen- terian Keuangan Suahasil Nazara sejak Senin (20/8/2018) hingga Rabu (22/8) menggelar sejumlah pertemuan tertutup dengan analis pasar keuangan, manajer risiko, pejabat Bank Sentral Jepang, dan Organisasi Perdagangan Luar Negeri Jepang (Jetro) di Tokyo, Jepang.

Selain pertemuan tertutup, Mirza dan Suahasil juga menjelaskan langkah-langkah yang diambil BI dan pemerintah dalam Seminar ’’Perkembangan Ekonomi Terkini Indonesia”, Selasa (21/8), di Kantor Bank Pembangunan Asia (ADB) Institute,Tokyo.

Dalam seminar, Mirza menjelaskan, secara reguler BI berkomunikasi dengan pelaku pasar keuangan untuk membuktikan transparansi BI.
”PMA (penanaman modal asing) Jepang agresif datang ke Indonesia, tetapi pasar keuangan Jepang sangat konservatif. Maka, kami jelaskan kondisi ekonomi terkini,” katanya.

Pada triwulan 11-2018, PMA Jepang menduduki posisi kedua (14,4 persen) setelah Singapura (33,5 persen). Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi Jepang pada triwulan 11-2018 senilai 1 miliar dollar AS, sedangkan pada Januari-Juni 2018 sebesar 2,4 miliar dollar AS.

Menutup defisit
Mirza menyampaikan, Indonesia memerlukan PMA serta investasi portofolio dari Jepang untuk menutup defisit neraca transaksi beijalan dalam neraca pembayaran Indonesia dan defisit APBN. Defisit transaksi beijalan yang pada 2017 sebesar 1,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) melebar menjadi 3,04 persen pada triwulan 11-2018. Defisit transaksi beijalan yang terjadi sejak 2012 ifu diupayakan di bawah 3 persen PDB pada tahun ini. ’’Tapi, kalau dikurangi belanja infrastruktur dan peralatan militer, transaksi beijalan Januari-Juli 2018 masih positif,” tutur Mirza
Suahasil menambahkan, pemerintah mendorong konsumsi dan investasi tetap tumbuh agar pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. ’’Kami harus mengelola agar APBN jangan menjadi beban ketidakpastian. APBN harus kredibel,” kata Suahasil.

Menanggapi paparan Mirza dan Suahasil, Kepala ADB Institute Naoyuki Yoshino mengingatkan, seperti Jepang, Indonesia memiliki masalah struktural ekonomi. Jika Jepang memiliki masalah struktural penduduk yang menua, masalah struktural Indonesia adalah produksi yang masih bergantung pada minyak.

Menurut guru besar emeritus Universitas Keio ini, kebijakan moneter saja tidak dapat menyelesaikan masalah struktural.

 

menu
menu