Sumber berita: KOMPAS. N0 61 THN-54 RABU 29 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Kompas.com

Biaya Saksi ke Caleg

Partai politik peserta Pemilu 2019 berusaha mempunyai saksi di setiap TPS. Mayoritas biaya saksi ini dibebankan kepada para caleg.

JAKARTA, KOMPAS — Mayoritas partai membebankan biaya saksi pada Pemilu 2019 kepada para calon anggota legislatif. Kondisi ini ikut mendorong mahalnya biaya politik saat pemilu.

Informasi yang dihimpun Kompas dari sejumlah partai, Selasa (28/8/2018), biaya saksi setidaknya terbagi di dua kebutuhan. Pertama, untuk biaya pelatihan. Kedua, honor bagi saksi saat bertugas pada liari pemungutan dan rekapitulasi suara.

Jika tiap partai Ingin udu saksi di semua tempat pemungutan suara (TPS), yang menurut data terakhir KPU berjumlah 801.291 TPS, dan setiap saksi mendapat honor Up 100.000, maka setiap partai butuh Rp 80,1 miliar untuk saksi.

Perhitungan itu jika hanya ada satu saksi di setiap TPS. Padahal, ada partai yang menyiapkan lebih dari satu saksi di setiap TPS. Honor setiap saksi rata-rata diduga lebih dari Rp 100.000. Anggaran di atas juga belum termasuk biaya pelatihan dan honor saksi saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan, kabupaten/kota provinsi, dan pusat.

Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional DPP PDI-P Arif Wibowo, Selasa, mengatakan, pembiayaan saksi di Pemilu Legislatif 2019 tak bisa seluruhnya ditumpukan kepada partai karena terbatasnya keuangan partai. Sebagian besar kebutuhan harus dipenuhi para calon anggota legislatif (caleg). Caleg ini tak hanya caleg untuk kursi DPU, tetapi juga untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Caleg yang kini sudah menjabat anggota legislatif memiliki tanggung jawab untuk menyumbang yang lebih besar. Begitu pula jika caleg tersebut memiliki kekifitan dana yang besar, seperti berlatar belakang pengusaha.

Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), I lakam Naja, yang juga caleg PAN di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X (Pekalongan, Pemalang, dan Batang), mengatakan, pada Pemilu 2014, dengan sekitar 5.000 TPS di Dapil Jateng X, dia mengeluarkan dana sekitar Rp 35 juta untuk membiayai saksi. Di Pemilu 2019, kebutuhan dana itu berpotensi lebih besar mengingat jumlah TPS di Jateng X menjadi sekitar 7.000 TPS. Pada 2014, dana saksi yang dikeluarkannya bisa ditekan setelah bekerja sama dengan caleg lain di Jateng X. Pada 2019, pola serupa akan dipakai.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, untuk mengamankan per- olehan suara Demokrat pada Pemilu 2019, partainya akan menyebar saksi di semua TPS. Selain itu juga akan lebih banyak dikerahkan saksi nonformal karena saksi tak hanya bertugas memantau di TPS saat pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga menjemput pemilih. Partai Demokrat juga mengizinkan para calegnya untuk merekrut saksi pribadi guna memastikan keamanan perolehan suaranya.

Memanfaatkan
Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, menuturkan, sebenarnya parpol bisa menekan biaya saksi dengan memanfaatkan salinan data daring yang diunggah oleh KPU ataupun data pengawas TPS.

Menurut dia, pada Pemilu 2014, pengawas TPS yang ada di bawah naungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memang masih belum mencakup semua TPS karena hanya berjumlah 1-5 orang per desa atau kelurahan. Namun, pada Pemilu 2019, pengawas TPS ada di setiap TPS. Mereka juga akan diberikan salinan formulir Cl atau hasil penghitungan suara di tingkat TPS.

Parpol bisa mengakses formulir Cl yang dipegang oleh pengawas TPS. Apalagi, pengawas TPS dibentuk oleh lembaga resmi yang integritasnya bisa dijamin. Dengan begitu, parpol tak perlu menempatkan saksi di semua TPS. Parpol juga bisa mengakses salinan formulir Cl yang diunggah ke laman daring KPU.

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, menuturkan, Bawaslu siap jika salinan formulir Cl yang dipegang pengawas TPS digandakan oleh partai politik. (APA/AGE/GAL)

 

menu
menu