Sumber berita: KOMPAS, NO 023 THN 54, JUMAT 20 JULI 2018

Sumber foto: PressReader KOMPAS/ALIF ICHWAN, Wakil presiden ke-11 RI, Boediono, bersama Duta Besar RI untuk Norwegia T Mulya Lubis menjadi saksi terhadap terdakwa Kepala BPPN Syafruddin A Tumenggung, dalam kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas BI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/7/2018). Boediono saat itu sebagai Menteri Keuangan RI dan Mulya Lubis sebagai anggota tim Bantuan Hukum KKSK.

Boediono: Misrepresentasi Tak Dilaporkan Syafruddin

Mantan Menkeu Boediono, yang menjadi saksi di sidang tipikor, menampik misrepresentasi dibahas di sidang kabinet dan dilaporkan ke KKSK. Namun, Syafruddin tetap berkeras melapor.

JAKARTA, KOMPAS - Misrepresentasi yang dilakukan pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia, Sjamsul Nursalim, tak dilaporkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin A Temenggung kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan dan pemerintah. Usulan penghapusan pembukuan atas piutang petambak yang tak bisa ditagihkan ke petambak hanya diajukan saat sidang kabinet terbatas. Namun, tak ada persetujuan eksplisit untuk menghapus piutang itu.

Fakta ini diungkapkan mantan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Boediono, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (19/7/2018). Boediono dan anggota Tim Bantuan Hukum (TBH) KKSK, yang kini Duta Besar RI di Norwegia, Todung Mulya Lubis, dihadirkan sebagai saksi untuk Syafruddin dalam perkara dugaan penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Awalnya, Boediono menjelaskan secara umum prosedur pengambilan keputusan KKSK dan keterlibatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Selanjutnya, jaksa KPK, Haerudin, menanyakan lebih khusus terkait Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dan utang petambak udang Rp 4,8 triliun yang semestinya diselesaikan PT Dipa- sena Citra Darmaja (DCD) dan PT Wahyuni Mandira (WM). ”Apa disampaikan utang petambak yang macet?” tanya Haerudin.

Boediono lalu menjawab, ”Yang dibahas, beban petambak, dari Rp 135 juta per orang menjadi Rp 100 juta Semacam itu, kalau gambaran besarnya itu.”
Haerudin mengejar lagi, ’’Terdakwa melaporkan misrepresentasi?” Menurut Boediono, "Sepanjang saya hadiri, saya tak ingat ada pembicaraan misrepresentasi.”

Misrepresentasi adalah kondisi di mana satu pihak dianggap membuat pernyataan tak benar tentang suatu fakta terkait kontrak Akibatnya,, pihak penerima pernyataan bisa menuntut ganti rugi. ”Ini BAP No 14 milik saksi Kepala BPPN Syafruddin tak melapor kepada KKSK tentang mis- representasi PT DCD dan PT WM sebesar Rp 4,8 triliun atas pelaksanaan FGD dari Ernest and Young. Ini benar keterangan saksi saat itu?” tanya Haerudin. ’’Ya,” kata Boediono.
Misrepresentasi bermula dari

Sjamsul berkewajiban mengembalikan BLBI sebesar Rp 47,2 triliun, yang terdiri dari Rp 28,4 triliun berupa aset yang diserahkan dan Rp 18,8 triliun aktiva Dari keseluruhan aktiva, Sjamsul memasukkan pinjaman kepada petambak yang disebut piutang BDNI Rp 4,8 triliun sebagai bagian pemenuhan kewajiban.

Dalam dakwaan disebutkan, piutang BDNI kepada petambak lalu diaudit dengan kesimpulan, Sjamsul misrepresentasi karena kredit petambak macet dan tak diungkapkan kepada BPPN saat penyerahan. Atas dasar itu, Sjamsul diharuskan mengganti kerugian BPPN. Jika tidak, kewajiban itu harus dikejar untuk dipenuhi.

SKL tak bisa dikeluarkan
Hakim anggota, Sunarso, juga menanyai Boediono soal penerbitan Surat Keterangan Lunas ke BDNI. ’’Saudara saksi mengetahui Syafruddin mengeluarkan SKL dan mengetahui Sjamsul sudah menyelesaikan kewajiban?” tanya Sunarso. Boediono menjawab, ’’Tidak. Itu tugas BPPN.” Sunarso lalu menanyakan lagi, ’’Kalau kewajiban tak dipenuhi, SKL tak bisa diberikan?” Boediono membenarkan.

Boediono juga menyatakan dirinya ingat bahwa Syafruddin mengusulkan penghapusan buku utang petambak saat sidang kabinet terbatas pada 11 Februari 2004. Namun, tetap tak ada penjelasan soal penghapusbukuan dan misrepresentasi. Boediono lalu menegaskan, tak ada kesimpulan yang dikeluarkan dari rapat, termasuk penerbitan SKL kepada Sjamsul.

Soal misrepresentasi, Todung juga mengonfirmasi, TBH menemukan hal itu Namun, menanggapi kesaksian Boediono dan Todung, Syafruddin membantah. Ia menyatakan dirinya telah melaporkan semuanya kepada KKSK TBH KKSK, tim Pengarah Bantuan Hukum, dan oversight committee secara tertulis. Laporan tertulis diakui Boediono belum diterimanya (LAN)

menu
menu