Sumber berita: REPUBLIK, NO 144 THN 26, KAMIS 7 JUNI 2018

Sumber foto: REPUBLIK, NO 144 THN 26, KAMIS 7 JUNI 2018

BPK: THR dan Gaji Ke-13 Bisa Menyimpang

GUMANTIAWALIYAH

Posko pengaduan THR Kemenaker terima seribuan aduan dayi pekerja.

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara (ASN) bisa menyimpang bila alokasinya tidak ada di dalam ketentuan APBD yang telah ditetapkan. Menurut anggota VI BPK Harry Azhar Azis, pemberian THR dan gaji ke-13 harus disertai perubahan APBD.

“Bisa disebut seperti itu (penyimpangan) bila tidak diikuti oleh perubahan APBD sebelumnya,” kata dia kepada Republika, Rabu (6/6).

Harry melanjutkan, bagi daerah yang mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat, tetap memiliki kemampuan untuk memberikan THR dan gaji ke-13. Kalaupun tidak mampu, harus ditalangi terlebih dahulu. “Ditalangi dulu, nanti harus dialokasikan oleh Menteri Keuangan di APBN,” kata dia.

Dia menjelaskan, pemda harus
mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam menggelontorkan dana THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Surat edaran Mendagri diperlukan agar kepala daerah tidak disalahkan oleh pemeriksaan BPK setelah mengeluarkan uang untuk THR dan gaji ke-13.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatra Utara Sihar Panjaitan menyatakan, sebetulnya tidak ada persoalan terhadap ketentuan THR dan gaji ke- 13 bagi para ASN yang sumbernya dari APBD. Pemda cukup merevisi program atau kegiatan kalau APBD daerah tersebut belum memuat anggaran THR ataupun gaji ke-13.

“Itu (THR dan gaji ke-13) kan dari DAU (dana alokasi umum), jadi nanti tinggal direvisi dan minta izin ke DPRD-nya,” kata dia.

Sihar menjelaskan, bila APBD di suatu daerah itu belum memasukkan anggaran THR maupun gaji ke-13 maka hanya perlu merevisi APBD tersebut. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk merevisi APBD. Pertama, merevisi program kemudian melapor ke DPRD. Kedua, melapor dahulu kemudian merevisi program.

“Jadi, perubahan itu ada dua. Dilakukan (direvisi) dulu, lalu lapor ke DPRD, tapi ini sudah disurati ke DPRD-nya, istilahnya sudah ada kulo nuwun-nya. Atau kedua, lapor dulu

 

baru dikeijakan,” kata dia.

Kementerian Dalam Negeri mengimbau kepada seluruh pemda untuk memberikan THR dan gaji ke- 13 kepada para ASN yang sumbernya dari APBD. ASN yang menerima ini, antara lain kepala daerah, anggota DPRD, dan PNS.

Diijen Bina Keuangan Daerah Ke- mendagri Syarifuddin mengatakan, sumber anggaran untuk THR dan gaji ke-13 itu dapat disesuaikan, khususnya bagi daerah yang APBD-nya tidak mencukupi. Penyesuaian anggaran THR dan gaji ke-13 tersebut dilakukan dengan mengubah penjabaran APBD tahun anggaran 2018 tanpa menunggu perubahan APBD TA 2018. Untuk selanjutnya, diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat satu bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD tersebut.

Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2018 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni dengan ditambahkan tunjangan kineija. Sehingga, penerima THR akan mendapatkan tunjangan sebesar hak keuangan bulanan. Hal ini diatur dalam Surat Mendagri Nomor 9°3/3387/SJ yang ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo pada 30 Mei 2018 dan diedarkan ke seluruh kepala daerah dan ketua DPRD.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Budi Darmono
menuturkan, pemberian THR dan gaji ke-13 dengan bersumber dari APBD berpotensi menjadi penyimpangan yang dilakukan pemda. Pemberian tersebut menyimpang bila alokasinya tidak ada di dalam ketentuan APBD yang telah ditetapkan.

“Ini potensinya bukan korupsi, tapi penyimpangan. Kalau korupsi itu masuk ke rekening pribadi. Sedangkan penyimpangan ini contohnya, yang tadinya dianggarkan untuk beli komputer, tapi berubah dan akhirnya membeli yang lain,” kata dia.

Mengenai pemberian THR, hingga Rabtr (6/6), Posko Pengaduan THR di Kementerian Ketenagakeija- an (Kemenaker) telah menerima sekitar seribu lebih pengaduan. Kendati begitu, dari seribu aduan tersebut pihak Kemenaker belum dapat memverifikasi berapa jumlah pasti aduan mumi terkait THR.

Kepala Seksi Peijanjian Keija Bersama Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsos Kemenaker Rinaldy Zuhriansyah menjelaskan, sejak dibukanya posko pengaduan pada 28 Mei lalu, setiap harinya tidak kurang dari seratus aduan yang masuk. “Masalahnya yang mengadu itu banyak yang tidak jelas, siapa namanya, apa nama perusahaannya, jadi yang murni pengaduan THR belum dapat dipastikan jumlahnya,” kata Rinaldy. ■ ed: eh ismait

 

 

menu
menu