Sumber berita: KOMPAS, NO 027 THN 54, SELASA 24 JULI 2018

Sumber foto: Nasional Kompas.com

Bupati Lampung Tengah NonaktifDihukum 3 Tahun

JAKARTA, KOMPAS - Bupati Lampung Tengah nonaktif, Mustafa, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyuap sedikitnya tujuh anggota DPRD Lampung Tengah senilai Rp 9,650 miliar. Pemberian suap dilakukan untuk memuluskan persetujuan anggota DPRD dalam pengajuan pinjaman pembiayaan proyek infrastruktur kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/7/2018), Mustafa dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan. Selain dijatuhi pidana, pengadilan juga mencabut hak politik Mustafa untuk dipilih dalam jabatan publik terhitung dua tahun sejak masa pidananya
selesai dijalani.

Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani yang memimpin sidang menyebutkan, dakwaan jaksa penuntut umum sepenuhnya terbukti. Mustafa dinilai menyalahi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pinjaman Rp 300 miliar
Uang senilai Rp 9,650 miliar itu diberikan Mustafa kepada tujuh anggota DPRD, yakni Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi, Sunardi, Raden Zugiri, Bunyana, dan Zainuddin. Nilai suap berkisar Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Suap diberikan agar mereka menyetujui usulan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 300 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018. Dana pinjaman akan dipakai untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur.

Pemberian uang dari Mustafa itu dilakukan dengan perantara dan saran dari Taufik Rahman, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Mustafa dalam pleidoinya menyebutkan bahwa pemberian itu tidak akan dilakukannya apabila tidak ada saran dari Taufik.

Hakim dalam pertimbangan putusannya menolak pembelaan Mustafa dan penasihat hukumnya. "Terdakwa dan penasihat hukumnya dalam pokoknya melakukan pembelaan diri karena pemberian uang itu dilakukan untuk memastikan proyek perbaikan infrastruktur bisa terus beijalan. Majelis tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya dan oleh karena itu harus ditolak,” kata Sudani.

Sidang putusan Mustafa kemarin malam dihadiri puluhan pendukungnya. Mereka memadati ruang sidang. Sedianya putusan dibacakan pada Senin pekan lalu, tetapi majelis hakim meminta penundaan putusan karena mereka belum selesai melakukan musyawarah.

Atas putusan tersebut, Mustafa menyalakan dapat menerima. Adapun jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, menyatakan pikir-pikir. Putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang meminta Mustafa dihukum penjara 4 tahun 6 bulan. (REK)

menu
menu