Sumber berita: KOMPAS, NO 037 THN JUMAT 03 AGUSTUS 2018

Sumber foto: KOMPAS/ALIF ICHWAN (AIC) | HUT Partai Hanura – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7, di Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/12). Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto memberikan arahannya kepada caleg, kader dan simpatisan Partai hanura. Hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Kompas/Alif Ichwan (AIC)

Caleg Hanura Terancam

KPU menyatakan berkas perbaikan daftar caleg Partai Hanura tak memenuhi syarat. Akibatnya, ratusan caleg Hanura berpotensi tidak masuk dalam daftar calon sementara.

JAKARTA, KOMPAS- Komisi Pemilihan Umum menyatakan, berkas perbaikan daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Hanura tak memenuhi syarat sehingga KPU hanya akan menggunakan berkas yang diserahkan saat pendaftaran untuk menyusun daftar calon sementara. Akibatnya, diperkirakan banyak caleg partai tersebut yang terancam tidak bisa masuk daftar calon sementara.

Partai politik pada 31 Juli pukul 24.00 sudah menyerahkan perbaikan dokumen pencalonan dan syarat pencalonan anggota DPR ke KPU. Setelah diperiksa kelengkapannya oleh petugas verifikasi KPU, berkas 15 parpol diteruskan untuk diverifikasi, sedangkan berkas perbaikan Partai Hanura, berdasarkan keputusan rapat pleno KPU, Rabu (1/8/2018) malam, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

”Berdasarkan penelitian terhadap dokumen formulir pencalonan Partai Hanura, untuk

dokumen perbaikan kami nyatakan tak memenuhi syarat. Karena dokumen pencalonannya tidak memenuhi syarat, maka dokumen calon tidak kami periksa karena yang paling utama itu. Di situ ada nama calon, daftar calon,” kata anggota KPU, Hasyim Asy’ari, di Gedung KPU, Jakarta, Kamis.

Menurut Hasyim, dokumen pencalonan dinyatakan tidak lengkap karena beberapa hal, di antaranya ada penambahan calon, tidak ada foto calon, dan alamat calon kosong. Karena dokumen perbaikan tak memenuhi syarat, KPU akan menggunakan dokumen yang diserahkan saat pendaftaran calon pada 17 Juli untuk menyusun daftar calon sementara (DCS) anggota DPR dari Partai Hanura. Petugas KPU juga sudah menyerahkan berita acara pemeriksaan dokumen perbaikan ke Partai Hanura.

”Ini konsekuensi parpol yang tidak melakukan perbaikan dengan sungguh-sungguh dan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU,” katanya.

Sembilan caleg lolos

Berdasarkan data KPU hasil verifikasi terhadap berkas yang diserahkan Hanura pada 17 Juli, hanya ada sembilan calon yang dinyatakan memenuhi syarat. Sisanya, sekitar 566 calon, dinyatakan belum memenuhi syarat. Pada saat pendaftaran, Hanura menyerahkan daftar 575 calon di 80 daerah pemilihan.

Kendati demikian, KPU masih akan meneliti kembali dokumen calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Sebab, setelah masa verifikasi, ada beberapa penyesuaian kebijakan yang berpotensi membuat beberapa calon menjadi memenuhi syarat. Hal ini terkait dengan kebijakan soal rumah sakit pemeriksaan kesehatan dan kewajiban terdaftar sebagai pemilih.

”Sedang dicek kembali oleh petugas KPU, berapa calon yang memenuhi syarat. Kami sedang fokus di situ. Yang belum memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat masih direkap,” kata anggota KPU, Viryan Azis.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura Herry Lontung Siregar, saat dihubungi, mengaku belum menerima informasi terkait keputusan KPU itu. Saat ditanya mengenai dokumen pencalonan yang dianggap KPU belum lengkap, termasuk ketiadaan foto calon, dia mengatakan itu merupakan hal kecil. ”Belum sampai ke kami. Coba nanti kami cek dulu,” kata Herry Lontung.

Terkait persoalan Partai Hanura, anggota Bawaslu, M Afifuddin, menuturkan, karena ada potensi sengketa yang diajukan Partai Hanura atas kebijakan KPU itu, Bawaslu akan fokus mempelajari dua hal, yakni berita acara dan pelayanan petugas KPU. ”Sengketa bisa diajukan sejak berita acara dikeluarkan oleh KPU. Batasnya tiga hari kerja,” kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja.

Eks napi korupsi

Terkait verifikasi terhadap berkas calon anggota DPR dan DPRD hasil perbaikan, KPU memerintahkan KPU di daerah dengan tegas mencoret caleg bekas napi kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba yang tidak diganti oleh partai politik. Pada pencalonan DPR, tujuh caleg yang terindikasi bekas napi korupsi dari empat parpol sudah diganti.

Di daerah, berdasarkan data Bawaslu, ada 186 calon anggota DPRD yang terindikasi eks napi korupsi.

menu
menu