Sumber berita: KOMPAS, NO 027 THN 54, SELASA 24 JULI 2018

Sumber foto: TribunWow.com - Tribunnews.com

Calon Anggota DPD Mundur dari Hanura

Putusan MK yang melarang calon anggota DPD menjadi pengurus parpol membuat sejumlah kader Hanura mundur dari partai. Putusan MK ini diharapkan bisa mengembalikan marwah DPD sebagai lembaga utusan daerah.

JAKARTA, KOMPAS - Tidak sedikit calon anggota Dewan Perwakilan Daerah memilih mundur dari ke pengurusan Partai Hanura sebagai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, yang kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPD dari Kalimantan Barat dalam Pemilu 2019, belum mengambil keputusan.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan putusan uji materi terhadap Pasal 182 huruf L Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Jakarta, Senin (23/7/2018), menegaskan bahwa warga negara Indonesia perseorangan yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus parpol.

MK menyatakan, frasa ’’pekeijaan lain” dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus atau fungsionaris partai politik.
Wakil Ketua Umum Hanura Gede Pasek Suardika saat dihubungi mengatakan, sudah banyak pengurus Hanura, baik pusat maupun daerah, yang menghubunginya.

Mereka memutuskan mundur dari kepengurusan Hanura agar tetap bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Pasek mengatakan, empat orang di antaranya adalah pengurus DPD Partai Hanura Bali.

Hanura, menurut dia, tak melarang keputusan mereka yang memilih mundur dari kepeng urusan Hanura. ”Itu hak politik dari setiap individu yang harus dihormati,” katanya Adapun Oesman menyatakan keberatan dengan putusan MK itu. ’’Sekarang ini, orang-orang yang mau jadi anggota DPD sudah mendaftar, sudah dinyatakan memenuhi syarat atau tidak oleh KPU, tetapi tiba-tiba dampak dari putusan MK itu, ada calon anggota DPD yang harus mundur atau pindah. Itu tidak bermartabat MK,” ujar Oesman.

Saat ditanya apakah akan mundur dari pencalonan DPD atau sebagai Ketua Umum Hanura, dia mengatakan belum memutuskan. ’’Nanti kita lihat, saya mesti bicara dulu dengan teman-teman. Kalau saya, sih, tidak masalah, tidak menjadi calegjuga tidak apa-apa,” lanjutnya.

Bertentangan
Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna saat membacakan pertimbangan hakim menyatakan, "Jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus parpol, berarti akan teijadi perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR yaitu partai politik yang sudah terwakili dalam keanggotaan DPR juga terwakili dalam keanggotaan DPD.”

MK juga menyatakan putusan ini' tidak berlaku terhadap keanggotaan DPD saat ini, kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah putusan MK berlaku. Adapun pengurus parpol dimaknai sebagai pengurus pusat sampai tingkat paling rendah sesuai struktur parpol.

M Hafidz, mantan calon anggota DPD Pemilu 2014 yang menjadi pemohon, menuturkan, putusan MK diharapkan menjaga marwah kelembagaan DPD agar tetap menjadi utusan daerah, bukan utusan parpol terselubung.

Syarat tambahan
Menanggapi putusan MK, komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan, KPU akan menjalankan putusan MK. KPU akan menambahkan syarat bagi calon anggota DPD yang berlatar belakang pengurus parpol, yakni melampirkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai politik Namun, dia masih belum bisa memastikan pada sub-ta- hapan apa surat pengunduran diri tersebut sudah harus diserahkan. Menurut Wahyu, KPU akan terlebih dahulu membaca salinan putusan MK.
(APA/E18/GAL)

menu
menu