Sumber berita: KOMPAS, NO 013 THN 54, SELASA 10 JULI 2018

Sumber foto: KOMPAS/ALIF ICHWAN, Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/7/2018), dilanjutkan dengan konferensi pers bersama Hadir dalam konferensi pers tersebut, dari kiri, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, anggota Pansel, Achmad Santosa dan Zainal Arifin Mochtar.

CALON HAKIM KONSTITUSI: Pansel Minta Bantuan KPK Telusuri Rekam Jejak

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya tempat bagi warga negara untuk menggugat jika hak konstitusi- onalitasnya terlanggar atas pemberlakuan sebuah undang-undang. Terkait dengan hal itu, diperlukan hakim konstitusi yang berintegritas, memiliki keteguhan sikap, dan merupakan seorang negarawan.

Dalam rangka mencari figur dengan kualitas seperti itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membantu Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi menelusuri rekam jejak sembilan calon yang lolos seleksi ujian tertulis.

"Melihat kualitas pembuatan undang-undang yang kadang tidak sempurna, kita pun sangat bergantung pada kearifan hakim konstitusi dan kebijakannya terhadap pemberantasan korupsi.

Mengingat juga dalam memberantas korupsi, undang-undang yang menjadi landasan, oleh karena itu, soal integritas menjadi paling penting dan tidak bisa ditawar agar pengalaman yang lalu di MK tidak teijadi lagi,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif setelah menerima Pansel Calon Hakim Konstitusi di gedung KPK Jakarta, Senin (9/7/2018).

Sejak MK berdiri, terdapat dua hakim konstitusi yang ditangkap KPK. Mantan Ketua MK Akil Mochtar terbukti menerima suap terkait penanganan sejumlah
perkara pilkada dan dijatuhi pidana seumur hidup.

Selain Akil, mantan hakim konstitusi Pa- trialis Akbar juga kini menjalani masa pidana 8 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Su- kamiskin karena terbukti menerima uang terkait perkara pengujian undang-undang.

Laode mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi mengenai sembilan calon tersebut, baik melalui Pansel MK atau ke pengaduan masyarakat KPK. Kesembilan calon itu, antara lain, Anna Erliyana, Enny Nurbaning- sih, Hesti Armiwulan Sochma- wardiah, Jantje Tjiptabudy, Lies Sulistiani, Ni’matul Huda, Ratno Lukito, Susi Dwi Harijanti, dan Taufiqurrohman Syahuri.

Dalam proses seleksi ini, Ketua Pansel MK Haijono pun membuka peluang bagi publik untuk mengajukan pertanyaan pada seleksi wawancara yang akan digelar secara terbuka. Tahapan itu akan dilaksanakan seusai tahapan penelusuran rekam jejak yang melibatkan KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan elemen masyarakat sipil pemantau peradilan selesai dilakukan.

Pencarian hakim konstitusi kali ini dimaksudkan untuk menggantikan Maria Farida In- drati yang habis masa jabatannya pada Agustus mendatang.
(IAN)

menu
menu