Sumber berita: KOMPAS. N0 54 THN-54 SELASA 21 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Kabar24-Bisnis.com

Daftar Pemilih Luar Negeri Belum Sesuai Realitas

PEMILU 2019

 

JAKARTA, KOMPAS - Daftar pemilih di luar negeri untuk Pemilu 2019 dinilai belum mencerminkan realitas jumlah warga negara Indonesia yang tinggal dan be- keija di luar negeri. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum dan instansi terkait didorong untuk lebih aktif mendata pekerja migran di luar negeri agar hak konstitusionalnya terlindungi.

Berdasarkan laporan Kelompok Keija Pemilu Luar Negeri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (20/8/2018), jumlah daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) sebanyak 1.915.564 orang. Jumlah ini berkurang dibandingkan dengan DPTLN Pemilu Legislatif 2014 yang tercatat 2.029.505.

Namun, organisasi non-pemerintah yang aktif membela hak buruh migran, Migrant Care, menilai, jumlah itu belum sesuai dengan realitas jumlah WNI yang bekerja di luar negeri.

’’Kami tidak mau KPU mereproduksi masalah yang teijadi dari pemilu ke pemilu. Buruh migran diabaikan pemerintah sendiri. Dianggap jumlahnya 2 juta, tetapi realitasnya mencapai 7 juta orang. Harus ada upaya lain dari KPU untuk memastikan mereka terdaftar sebagai pemilih,” kata Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah seusai beraudiensi dengan pimpinan KPU, Senin, di Jakarta.

Anis menuturkan, daftar pemilih yang saat ini disusun untuk pemilih di luar negeri masih banyak yang belum akurat. Dia mencontohkan, di Arab Saudi hanya ada sekitar 19.000 pemilih yang terdaftar, sedangkan jumlah pekerja Indonesia di sana bisa mencapai lebih dari 1 juta orang. Dia mendorong agar panitia pemilihan luar negeri lebih aktif jemput bola mendata pekerja migran yang belum terdaftar atau memanfaatkan media sosial untuk menjangkau mereka

Menurut dia, perlindungan atas hak pilih buruh migran itu sangat penting karena mereka adalah WNI. Sesuai dengan data Bank Indonesia, ada 4,5 juta buruh migran Indonesia yang menyumbang remitansi senilai Rp 118 triliun dalam setahun.

Berupaya maksimal
Anggota KPU, Viryan Azis, menuturkan, KPU sudah berupaya semaksimal mungkin menjaga hak pilih, warga di luar negeri. KPU juga membuat kebijakan penggunaan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) sebagai basis dokumen pendataan pemilih. Namun, ada kesulitan dalam pendataan pemilih di luar negeri. Sebagai contoh, di Arab Saudi, paspor buruh migran sebagian besar dipegang pihak pemberi kerja.

Ketua KPU Arief Budiman menambahkan, KPU akan mengerahkan kemampuan yang dimiliki institusi tersebut untuk mengakomodasi pemilih di luar negeri. Namun, dia juga mengatakan, jika ada warga negara di luar negeri yang tidak punya dokumen untuk dijadikan basis pendataan pemilih, KPU tidak punya kewenangan untuk menerbitkan dokumen. (GAL)

menu
menu