Sumber berita: KOMPAS. N0 59 THN-54 SENIN 27 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Kompas.id

Dana Saksi Membengkak

Partai politik peserta Pemilu 2019 mencari berbagai cara untuk membiayai saksi di tempat pemungutan suara. Kehadiran saksi diyakini penting untuk menjaga suara.

 

JAKARTA, KOMPAS - Bertambahnya jumlah tempat pemungutan suara pada Pemilu 2019 membuat biaya saksi partai politik menjadi semakin besar dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Di sisi lain, bertambahnya jumlah partai peserta pemilu dan naiknya ambang batas parlemen menjadi 4 persen dari sebelumnya 3,5 persen pada Pemilu 2014 membuat parpol mesti lebih aktif menerjunkan saksi untuk mengawal perolehan suara.

Kondisi ini membuat parpol mencari berbagai cara untuk membayar biaya pelatihan ataupun distribusi saksi tersebut. Langkah itu antara lain meminta calon anggota legislatif (ealeg) nomor kecil atau bagus untuk menyiapkan biaya saksi yang lebih besar.

Pada Pemilihan Legislatif 2014 yang diikuti 12 parpol tingkat nasional ada 544.494 tempat pemungutan suara (TPS). Sementara pada Pemilihan Presiden 2014 ada 478.829 TPS. Saat itu, jumlah pemilih tiap TPS untuk pemilu legislatif maksimal 500 Orang, sedangkan pada pemilihan presiden maksimal 800 orang setiap TPS.

Untuk Pemilu 2019 ada 765.463 TPS. Lonjakan jumlah TPS ini terjadi karena tiap TPS maksimal 300 pemilih.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza.Patria di Jakarta, Minggu (26/8/2018), mengatakan, penambahan jumlah TPS menjadi faktor utama yang memengaruhi pengeluaran partai untuk biaya saksi. ’’Selain itu, besar upahnya juga bisa naik.Biasanya minimal Rp 100.000. Tahun depan bisa lebih mahal, terutama untuk daerah tertentu,” kata Riza.

Di Gerindra, biaya saksi menjadi tanggung jawab semua ca- leg di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Besar kontribusi tiap ealeg untuk biaya saksi ini berbeda-beda. Caleg dengan nomor urut bagus, petahana, atau caleg untuk DPR akan dikenai kontribusi lebih besar.

Untuk Pemilu 2019, partai akan menghitung terlebih dulu biaya yang dibutuhkan untuk saksi. ’’Setelah biaya saksi dihitung oleh partai, bebannya dibagi kepada tiap caleg, disesuaikan saja,” ujar Riza.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyatakan hal serupa Untuk mengantisipasi lonjakan biaya saksi, katanya, salah satu cara yang ditempuh PPP adalah menempatkan caleg yang berkomitmen membantu biaya saksi pada nomor urut bagus dalam daftar caleg. ’’Kursi nomor satu itu bukan kita jual, tetapi bahasanya silakan bagi yang mau kursi norpor satu, beri kontribusi biaya saksi,” kata Arsul.

Langkah ini diambil karena pada pemilu sebelumnya ada caleg bernomor urut bagus yang enggan berkontribusi maksimal untuk menjaga suara partai di dapilnya. Akibatnya, ada suara yang ditengarai hilang, ’’Bagian dari hilang suara itu karena tidak ada saksi karena (caleg) kurang tanggung jawab. Kalau begini, bagaimana partai mau mendapat kursi?” katanya.

Jika tiap saksi mendapat insentif Rp 100.000 dan tiap TPS dikawal oleh satu saksi, maka jika pada Pemilu 2019 ada 765.463 TPS, dibutuhkan Rp 76,5 miliar untuk saksi. Uang itu belum termasuk untuk pelatihan, transportasi, konsumsi, dan biaya komunikasi saksi. Selain itu, pada Pemilu 2019 in-' sentif tiap saksi diperkirakan sudah lebih dari Rp 100.000.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partainya mencari cara untuk menekan biaya saksi, misalnya dengan mengerahkan keluarga atau teman dari para caleg di dapil untuk menja- ' di saksi di TPS. ’’Teknisnya masih kami bicarakan, termasuk menghitung jumlah pasti saksi yang dibutuhkan,” katanya.

Perlu terobosan
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengatakan, dana saksi selalu menjadi momok di setiap pemilu. Namun, perputaran uang beserta asal biaya saksi tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini karena dana saksi dianggap di luar komponen dana kampanye.

Dalam skema pemilu serentak, ujar Titi, seharusnya ada terobosan dari KPU untuk mendorong akuntabilitas dana saksi. Ada cukup waktu bagi peserta pemilu untuk melaporkan dana yang dikeluarkan saat masa tenang dan pemungutan suara, termasuk dana saksi, sebab dana kampanye dilaporkan paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara. (AGE)

 

menu
menu