Sumber berita: KOMPAS. N0 43 THN-54 KAMIS 09 AGUSTUS 2018

Sumber foto: KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA | Menteri Sosial, Idrus Marham (kedua dari kiri), di Jakarta

Data Belum Terintegrasi

JAKARTA, KOMPAS–Pemerintah berupaya meningkatkan validitas data penerima program bantuan sosial. Dengan data yang semakin valid, maka penyaluran subsidi semakin tepat sasaran untuk menekan angka kemiskinan.

Oleh karena itu, pemutakhiran data penerima bantuan perlu dilakukan secara berkala, disesuaikan dengan pergerakan angka kemiskinan.

Pemutakhiran data penerima bantuan sosial ini mengemuka dalam “Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Bansos PKH, BPNT dan Rastra Agustus Tuntas” di Jakarta, Rabu (8/8/2018). Rapat koordinasi dihadiri antara lain kepala daerah dan kepala dinas sosial sejumlah kabupaten/kota dan provinsi, serta jajaran pejabat Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menteri Sosial Idrus Marham menyebutkan, data penerima yang belum terintegrasi antarlembaga masih menjadi penyebab bantuan sosial tidak tepat sasaran. Saat ini Kementerian Sosial mengandalkan pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan agar data penerima bantuan tepat sasaran.

“Sebagai garda terdepan, Kepala Dinas Sosial harus membangun sistem yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah agar penyaluran bisa sesuai target,” ujarnya.

Jumlah penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) hingga Juli 2018 sebanyak 10 juta keluarga, meningkat dari periode yang sama pada 2017 yang sebanyak 6 juta keluarga. Hingga Mei 2018, bansos PKH telah disalurkan kepada 97 persen dari seluruh target keluarga penerima manfaat bansos.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang atau 9,82 persen dari jumlah penduduk. Adapun pada Maret 2017, ada 27,77 juta penduduk miskin di Indonesia, atau 10,64 persen dari jumlah penduduk.

Tepat sasaran
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung, menyampaikan, penyaluran bansos yang semakin tepat sasaran dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 9,3 persen dari jumlah penduduk pada awal 2019.

Andi menambahkan, penurunan angka kemiskinan berbanding lurus dengan jumlah bantuan yang diberikan. Kementerian Sosial bersama kementerian lain perlu berkoordinasi dalam mengevaluasi program bansos agar penyalurannya lebih optimal dengan tepat sasaran dan tepat jumlah. “Misalnya, dengan Kartu Indonesia Pintar, terus terang belum semuanya terdata. Sekitar 25 persen penerima program PKH belum mendapatkan KIP,” ujar Andi.

Kunci untuk mencapai menekan angka kemiskinan hingga 9,3 persen pada awal 2019, lanjut Andi, adalah dengan memutakhirkan basis data terpadu setiap enam bulan. Pemutakhiran ini penting dilakukan agar bisa diketahui, peserta yang memerlukan bantuan dan peserta yang tak lagi memerlukan bantuan.

Akan tetapi, belum semua pemda memperbarui basis data terpadu secara teratur akibat berbagai kendala. “Saya kira, mungkin masih ada sekitar 100 kabupaten/kota yang belum melakukan pembaruan basis data terpadu secara rutin,” kata Andi.

Secara terpisah ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Akhmad Akbar Susamto berpendapat, perlu strategi lain untuk mengurangi jumlah penduduk miskin selain melalui bansos. Saat ini, pemerintah dinilai terlalu mengandalkan penyaluran bansos dalam menekan angka kemiskinan.

Menurut Akhmad, pemerintah juga harus memperhatikan jumlah penduduk yang rentan miskin, yang saat ini diperkirakan sebanyak 64 juta orang.
“Penduduk yang masuk dalam kategori ini sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan apabila terjadi tekanan ekonomi seperti lonjakan inflasi dan terhambatnya bantuan pemerintah,” ujarnya.

Akhmad menambahkan, strategi pengentasan kemiskinan yang utama adalah dengan memberdayakan perekonomian masyarakat golongan bawah melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, khususnya di sektor formal. (DIM)

menu
menu