Sumber berita: KOMPAS, NO 035 THN 54, SELASA 01 AGUSTUS 2018

Sumber foto: KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA| Perajin menyelesaikan ukiran tiga dimensi, yang pernah menjadi ciri khas mebel, di Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa (31/7/2018). Industri mebel di Jepara berusaha bangkit kembali setelah tahun 2015 terpuruk. Tenaga kerja, promosi, dan persaingan pasar di luar negeri menjadi permasalahan saat ini.

Dollar AS Menguat, Industri Mebel Lesu

Industri mebel dan kerajinan kayu di Jepara menghadapi masalah serius. Salah satunya tenaga kerja yang berkurang. Produktivitas pun turun.

JEPARA, KOMPAS Penguatan nilai dollar AS, yang seharusnya menjadi momentum signifikan untuk mendongkrak daya saing industri mebel dan kerajinan, ternyata tak bisa dimanfaatkan secara optimal. Sektor ini tetap mengalami persoalan bahan baku yang tidak stabil, lemahnya industri pendukung, keterbatasan teknologi, desain, serta menurunnya daya tarik bagi pekerja untuk masuk ke sektor kayu dibandingkan industri manufaktur lainnya.

Menurut Pembina Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jepara Raya, Andang Wahyu Triyanto, Selasa (31/7/2018), pada akhir tahun 2015, ekspor mebel dan kerajinan kayu di Jepara lesu. Lalu 2016, ekspor cenderung flat dan baru terasa ada kenaikan pada 2017.

Meski demikian, tren ini tidak dapat dirasakan secara signifikan meskipun nilai tukar dollar AS sudah yang mencapai Rp 14.500. ”Saat ada kesempatan seperti saat ini, kami belum bisa berlari cepat (untuk memanfaatkan momentum). Setelah ada kenaikan pada 2017, kami masih baru pemanasan,” ujar Andang.

Dia menambahkan, menurunnya geliat ekspor beberapa tahun terakhir dipicu sejumlah hal yang berkaitan. Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) misalnya. Di level kebijakan, pemangku kepentingan memahami sejumlah aturan yang ada, tetapi ada kebingungan di tataran teknis.

Persoalan itu berpengaruh pada tenaga kerja. ”Saat pengusaha disibukkan hal-hal nonteknis, produksi terganggu. Pekerja lalu mencari alternatif yang lebih memberi kepastian. Mereka memilih bekerja di industri lain, seperti garmen dan sepatu,” ucap Ketua Kadin Jepara itu.

Menurut Andang, industri furnitur kayu di Jepara telah menyesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK) Jepara, yakni Rp 1,739 juta, bahkan bisa lebih besar. Namun, sektor ini tak ada perbedaan berarti dengan industri lain yang memiliki kepastian dan lebih bergengsi ketimbang industri mebel.

Pola kemitraan

Sekretaris HIMKI Jepara Raya, Eri Agus Susanto, menambahkan, ada lebih dari 1.000 pengusaha mebel dan kerajinan kayu untuk semua level di Jepara. Dari jumlah ini, 60-70 persen merupakan industri kecil selaku pemasok bahan mentah kepada perajin yang lebih besar. Pola kemitraan itu lebih efisien dan membuka peluang terjadinya lapangan kerja yang besar.

Satu pengusaha mebel level menengah umumnya bisa memiliki 5-10 pemasok, untuk furnitur luar ruangan misalnya. Industri pendukung ini menyediakan bahan mentah seperti kursi yang dipasok ke perajin yang lebih besar. Kursi lalu tinggal diamplas dan dikemas untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor yang sudah pasti,” ujar Eri.

Sementara itu, pengusaha yang juga anggota HIMKI Jepara Raya, Jamhari, menuturkan, penguatan nilai dollar AS terhadap rupiah kali ini tidak memberi dampak signifikan seperti halnya pada krisis moneter 1997-1998. Salah satunya karena biaya lain yang dibutuhkan untuk produksi dari hulu hingga hilir juga ikut menyesuaikan dengan cepat.

Saat ini, industri mebel di Jepara pun masih dalam situasi yang tidak pasti. Profil industri lokal Jepara masih berupa padat karya. Kami juga harus menyesuaikan diri dengan industri padat karya lain yang masuk, seperti garmen dan sepatu. Masalahnya, kami belum siap karena belum ada teknologi yang dapat menggantikan manusia.

”Jika tidak, mereka yang pindah dari luar negeri ataupun dari provinsi lainnya ke Jateng karena tergiur upah yang kompetitif lebih mudah dapat pekerja. Industri garmen, sepatu, dan produk manufaktur lainnya langsung mendapat tenaga kerja dari sektor kayu. Kami yang akhirnya pusing karena mengalami kelangkaan tenaga kerja,” kata Jamhari.

Padahal, kata Ketua HIMKI Jepara Raya, Maskur Zainuri, permintaan mebel dari Jepara terhitung stabil. Namun, lantaran menggunakan pola kemitraan, sejumlah pengusaha mengandalkan pasokan dari industri-industri kecil, yang mengolah kayu menjadi produk mentah. Pekerja di tingkat kecil atau pemasok tersebut jumlahnya berkurang.

Maskur menuturkan, dari seluruh pengusaha mebel di Jepara, hanya 10-12 persen yang mengerjakan produksi mulai dari hulu. ”Mitra-mitra hulu ini yang sekarang bermasalah. Ada penurunan jumlah pelaku usaha. Ini mulai dirasakan dalam lima tahun terakhir,” katanya.

Permintaan mebel kepada pihaknya bisa mencapai 16 kontainer per minggu, tetapi hanya terpenuhi 11-12 kontainer karena kekurangan suplai. Pelaku usaha di unit terkecil itu, dari yang sebelumnya memiliki 12 tukang atau pekerja, sekarang hanya memiliki tiga pekerja. Ini dibenarkan Dodong Budijanto dari PT Kayu Lapis Indonesia Kendal.

”Penguatan dollar AS tak diimbangi kecepatan akan kemutakhiran teknologi yang diperlukan,” ujarnya. (AST/DIT/WEN)

menu
menu