Sumber berita: KOMPAS, NO 002 THN 54, JUMAT 29 JUNI 2018

Sumber foto: Antara news Palu (Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Aswanto (kedua kiri), Suhartoyo (kedua kanan), dan I Dewa Gede Palguna (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) di MK, Jakarta, Kamis (28/6/2018). MK mengabukan sebagian uji materi UUMD3.)

DPR Tak Bisa Panggil Paksa

MK membatalkan dan menafsirkan ulang sejumlah pasalUU MD3 yang bertujuan membangun imunitas anggota DPR. Putusan ini sejalan dengan sikap publik.

JAKARTA, KOMPAS - Dengan suara bulat, hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan dua pasal dan menafsirkan kembali satu pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dua pasal yang dibatalkan adalah Pasal 73 Ayat (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 122 Huruf 1. Adapun satu pasal yang ditafsirkan kembali oleh MK ialah Pasal 245 Ayat (1).

Putusan yang dibacakan dalam sidang dipimpin Ketua MK Anwar Usman di Jakarta, Kamis (28/6/2018), ini menghapus ke- wenangan yang dibuat DPR. Kewenangan itu adalah memanggil paksa dan menyandera seseorang yang mangkir rapat DPR serta keharusan penyidik mendapatkan izin Presiden atas pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memanggil anggota DPR berkait kasus tindak pidana.

Pasal 245 Ayat (1) yang mengatur tentang pemanggilan anggota DPR berkait tindak pidana harus dapat persetujuan Presiden dengan pertimbangan dari MKD dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. MK pun mengubahnya menjadi persetujuan tertulis Presiden.
Adapun berkait Pasal 73 Ayat (3), (4), (5), dan (6), Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam pertimbangannya mengatakan, yang memberikan kekuatan kepada anggota DPR untuk memanggil paksa setiap orang yang tidak menghadiri panggilan rapat DPR tiga kali berturut-turut bertentangan dengan konstitusi. Pasal itu menunjukkan DPR telah mengambil alih wilayah penegakan hukum.

’’Upaya pemanggilan paksa adalah proses yang ada di dalam penegakan hukum pidana dan telah pula Mahkamah tegaskan di antaranya di dalam penyidikan dan pemeriksaan persidangan. Sementara upaya sandera juga proses penegakan hukum, tetapi
semuanya berada dalam ranah hukum privat,” kata Suhartoyo.

DPR sebagai lembaga perwakilan atau lembaga politik tidak memiliki kewenangan penegakan hukum. Terlebih lagi, di dalam pasal itu disebutkan juga bahwa pemanggilan paksa atau penyanderaan itu bisa meminta bantuan polisi. Mahkamah menyatakan tidak bisa menemukan dasar hukum bagi lembaga legislatif untuk bisa meminta lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, melakukan tindakan pemanggilan paksa atau penyanderaan.

Adapun untuk Pasal 122 Huruf 1 yang mengatur kewenangan MKD untuk melakukan langkah atau tindakan hukum kepada setiap orang yang merendahkan anggota DPR atau lembaga DPR, Mahkamah menilai hal itu telah menyalahi kewenangan dan tugas MKD sebagai bagian dari badan kelengkapan DPR. MKD berperan menjaga etika dan perilaku anggota DPR dalam menjalankan tugasnya sehingga peran MKD lebih bersifat internal, bukan menyasar pihak-pihak di luar atau eksternal DPR.

’’Jika MKD melakukan langkah hukum kepada pihak lain, itu sudah keluar jauh dari penafsiran
peran MKD sebagai penjaga kewibawaan anggota DPR. Sama halnya dengan MKD menjadi lembaga penegak hukum itu sendiri,” kata Hakim Konstitusi Saldi Isra

Ikuti putusan MK
DPR akan mempelajari terlebih dulu putusan MK atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR; DPR, DPD, dan DPRD. Namun, apa pun putusan dari Makamah, DPR akan mengikutinya.

’’Kami belum menerima putusan aslinya Nanti setelah di terima, tentu kami akan mempelajarinya Pimpinan DPR bersama Mahkamah Kehormatan DPR akan membahasnya,” ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, mengapresiasi putusan MK. Dia menilai, putusan itu selaras dengan penolakan publik dan Fraksi PPP di DPR saat pembahasan hingga pengesahan UU MD3.

menu
menu