Sumber berita: KOMPAS, NO 017 THN 54, SABTU 14 JULI 2018

Sumber foto: PressReader,KOMPAS/PRIYOMBODO, | Grafik pergerakan harga saham terpantau dari monitor di dealing room di Global Market Permata Bank di Gedung WTC II, Jakarta, Jumat (13/7/2018). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 36,20 poin atau 0,61 persen di level 5.944,07.

Ekspor Segera Dipacu

Pemerintah berkoordinasi memacu ekspor industri makanan minuman, mebel, dan karet. Insentif untuk industri perkayuan sudah ditetapkan, sedangkan industri lain sedang dibahas.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah setiang memetakan sektor industri prioritas ekspor. Pemetaan itu terkait pemberian insentif untuk meningkatkan daya saing.
Ekspor mendesak ditingkatkan untuk memperbaiki neraca perdagangan dan mengantisipasi pencabutan bea masuk produk ekspor oleh Amerika Serikat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berkoordinasi untuk memacu ekspor di bidang industri makanan dan minuman, mebel, dan karet.

Saat ini permasalahan di masing-masing sektor sedang diidentifikasi, mulai dari perizinan, pasokan bahan baku, bea masuk dan keluar, hingga perpajakan.
’’Koordinasi antarkementerian belum selesai, nanti akan dijelaskan secara detail,” kata Sri Mul- yani seusai rapat koordinasi tentang pengembangan ekspor dan
investasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta,
Jumat (13/7/2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor nonmigas Mei 2018 sebesar 14,55 miliar dollar AS atau naik 11,58 persen dibandingkan dengan Mei 2017 Adapun neraca perdagangan Mei 2018 defisit 1,52 miliar dollar AS yang dipicu defisit sektor migas 1,24 miliar dollar AS.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, yang sudah final baru insentif untuk industri perkayuan. Pemerintah akan menyubsidi penuh pengurusan sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) bagi industri mebel mikro, kecil, dan menengah.
’’Insentif untuk sektor industri lain masih dirumuskan. Kementerian dan pemangku kepentingan terkait akan menggelar rapat lanjutan,” kata Airlangga

Selain itu, Pemerintah RI melalui Kementerian Perdagangan
akan ke AS pada 21-28 Juli untuk membahas fasilitas sistem preferensi umum (generalized system of preferences/GSP). Saat ini ada 3.547 produk Indonesia yang mendapatkan fasilitas ini. Neraca perdagangan RI-AS pada 2017 surplus 9,67 miliar dollar AS.

Sistem ini dikenakan negara maju kepada negara berkembang dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah meningkatkan devisa, mempercepat industrialisasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Jika fasilitas ini dicabut, dampaknya akan negatif bagi negara yang memperoleh fasilitas tersebut.

Menteri Perdagangan Enggar- tiasto Lukita dalam konferensi pers, Jumat malam, di Jakarta, menegaskan, kunjungan kerja tersebut bukan negosiasi perdagangan. mengkaji ulang semua negara penerima fasilitas GSP dan Indonesia masuk di dalam daftar itu. Fokus utama Pemerintah RI adalah memastikan Indonesia masih mendapat fasilitas itu atau tidak.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengungkapkan, langkah AS menguji ulang fasilitas GSP adalah karena Indonesia dianggap sebagai salah satu negara penyumbahg defisit bagi AS.

Pasar keuangan
Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen dan merelaksasi rasio pinjaman terhadap aset (LTV) sektor properti direspons positif oleh investor. Perdagangan surat berharga negara (SBN) kembali atraktif sehingga dapat menambah likuiditas pembiaya

 

menu
menu