Sumber berita: KOMPAS. N0 67 THN-54 SELASA 04 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Kompas.id

Elite Politik Persoalkan Data Pemilih Ganda

PEMILU 2019

JAKARTA, KOMPAS - Koalisi tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno menolak penetapan daftar pemilih tetap yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum RI pada Rabu (5/9/2018) mendatang. Penolakan itu didasarkan pada temuan data bahwa ada sebanyak 25 juta pemilih ganda yang terdaftar.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal di Jakarta, Senin (3/9/2018), mengatakan, sejauh ini tim koalisi parpol menerima 137 juta daftar pemilih sementara (DPS). Namun, setelah dilakukan konfirmasi ulang, ditemukan ada 25 juta pemilih yang ternyata tercatat secara ganda Bahkan, ada satu nama tercatat hingga sebelas kali.

’’Tidak hanya itu, hingga hari ini, menurut KPU, telah ada 185 juta daftar pemilih tetap. Maka, kami meminta sebelum ditetapkan, sebaiknya diserahkan dulu semua data DPS yang telah diperbarui,” kata Mustafa.

Sebagai gambaran, total suara sebanyak 25 juta sama besarnya dengan 18 persen suara pemilih pada Pemilihan Presiden 2019. Sementara untuk DPR, jumlah ini setara dengan 104 kursi DPR.

Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani mengatakan, penolakan ini dilakukan sebab pihaknya ingin KPU bekerja secara profesional. Dengan demikian, kepercayaan publik pun tidak sia-sia. ”Ini persoalan suara rakyat yang harus dijaga haknya. Kami tidak ingin kedaulatan dan kepercayaan rakyat hilang karena persoalan ini,” kata Ahmad.

Terkait dengan tim koalisi sendiri, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, susunan anggota dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno telah selesai disusun. Adapun ketua tim pemenangannya adalah Djoko Santoso.

Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengatakan, tim koalisi pemenangan berprinsip bahwa kampanye pemilu serentak 2019 harus mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat. Kampanye pun akan dilakukan tanpa memasukkan unsur SARA

’’Kami akan melakukan pertarungan gagasan, ide, dan yang terpenting adalah memberikan solusi bagi permasalahan bangsa dalam kampanye nanti,” kata Eddy.

Kader spesialis
Masih berkait Pemilu 2019, orientasi calon anggota legislatif Partai Nasdem yang digelar di Jakarta ditutup hari Senin. Wakil Presiden Jusuf Kalla turut hadir memberikan pembekalan dalam acara yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Wapres mengatakan, partai politik perlu mempersiapkan kader-kader spesialis di berbagai bidang. Ini penting agar partai politik melalui kader-kadernya efektif dan cakap menjalankan perannya mewakili rakyat di legislatif ataupun eksekutif.

’’Partai politik adalah pilar penting dalam demokrasi. Partai adalah yang mewakili ma
syarakat di eksekutif dan legislatif,” kata Wapres.

Pada saat yang sama, menurut Kalla, setiap kader partai politik harus proaktif meningkatkan kualitasnya masing-masing. Tidak cukup hanya terpilih menjadi anggota legislatif. Namun, tantangan berikut yang lebih penting adalah menjalankan fungsi legislatif dengan penuh integritas sekaligus terus belajar dan memperdalam spesialisasinya.

’’Anggota DPR, kalau berprestasi, beralih ke pemerintah, seperti jadi menteri. Semua (kader) mempunyai jalur itu,” kata Wapers.

Dalam kesempatan ini, Surya menegaskan, Partai Nasdem ingin menjadi partai politik besar di Indonesia. Targetnya, Partai Nasdem mendulang 100 kursi di DPR pada Pemilihan Legislatif 2019 untuk menjadi parpol terbesar ketiga Indonesia.

Salah satu misi Partai Nasdem berikutnya, menurut Surya, adalah memperkuat sistem presidensial. (E05/LAS)

 

menu
menu