Sumber berita: KOMPAS, NO 014 THN 54, RABU 11 JULI 2018

Sumber foto: Bisnis.com

Enam Ruas Jalan Tol Siap Dilelang

INFRASTRUKTUR

JAKARTA, KOMPAS — Proyek pembangunan enam ruas jalan tol senilai Rp 124 triliun siap dilelang. Lima proyek merupakan usulan badan usaha atau ruas prakarsa dan satu ruas proyek pemerintah. Kondisi ini dinilai jadi tanda bahwa industri tol di Indonesia diminati investor.

Proyek tol usulan badan usaha adalah ruas Semanan-Balaraja (31,9 kilometer/km), ruas Kamal- Teluk Naga-Rajeg (38,6 km), ruas akses Pelabuhan Patimban (37,7 km), ruas Gedebage-Tasikmala- ya-Cilacap (184 km), dan Jembatan Balikpapan-Penajam Paser Utara (7,6 km).

Satu proyek tol pemerintah adalah ruas Semarang-Demak (26,8 km) yang terintegrasi dengan tanggul laut Kota Semarang. Keenam proyek itu diluncurkan di Jakarta, Selasa (10/7/2018). Acara dihadiri badan usaha dan calon investor.

’’Saat ini 6 proyek itu sudah siap dilempar ke pasar, 1 proyek pemerintah dan 5 proyek tol prakarsa. Biasanya lebih banyak proyek pemerintah. Ternyata badan usaha lebih agresif berinvestasi di jalan tol,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna. '

Herry mengapresiasi usulan pembangunan jalan tol oleh badan usaha, baik tol perkotaan maupun antarkota. Terlebih, badan usaha, yakni konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Daya Mulia Turangga, mengusulkan ruas tol di wilayah selatan Jawa, yakni Gedebage hingga Cilacap. Ruas tol tersebut diharapkan mendukung jaringan logistik dan mengembangkan kawasan selatan Pulau Jawa

Menurut Herry, ruas yang diusulkan badan usaha tidak mendapat dukungan pemerintah. Biaya investasi akan diperhitungkan ke perhitungan tarif dan konsesi tol. Namun, pemerintah mendukung pembebasan lahan ruas tol antarkota yang lalu lintasnya masih rendah. Selain itu, badan usaha pemrakarsa juga punya hak menyamakan penawaran dalam proses lelang ruas tol yang diprakarsai. Minggu depan, pra- kualifikasi lelang keenam proyek akan dimulai bertahap.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan menambahkan, pihaknya akan menjamin risiko proyek infrastruktur yang bersumber dari pemerintah. Hingga saat ini, PT PII menjamin 16 proyek keija sama pemerintah dengan badan usaha dengan nilai proyek Rp 176 triliun.

’’Dari 16 proyek infrastruktur yang kami jamin, 10 proyek merupakan proyek jalan tol. Risiko yang dijamin, misalnya keterlambatan tanah, risiko politik,” kata Armand.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia Sunarto Sastrowiyoto mengatakan, banyaknya ruas tol yang diusulkan badan usaha memperlihatkan industri tol yang berkembang. Selain itu, penjaminan yang diberikan pemerintah memberikan kepastian bagi badan usaha untuk berinvestasi. Masalah tanah yang dulu menjadi hambatan membangun jalan tol, kini juga relatif lebih mudah diatasi.

Meski demikian, kata Sunarto, dirinya belum melihat secara jelas desain besar (grand design) pembangunan tol yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan tertentu, semisal kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus. Sebagian besar badan usaha pemrakarsa yang merupakan pengembang properti menunjukkan ada peluang yang menguntungkan dengan membangun jalan tol. (NAD)

 

menu
menu