Sumber berita: KOMPAS, NO 002 THN 54, JUMAT 29 JUNI 2018

Sumber foto: KOMPAS

Etik Mesti Dipegang

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 7 tahun penjara ke Fredrich Yunadi, bekas pengacara Setya Novanto.

JAKARTA, KOMPAS - Meski sepakat bahwa advokat bebas menjalankan tugas profesinya, majelis hakim berpendapat, yang dilakukan Fredrich Yunadi saat mendampingi kliennya, bekas Ketua DPR Setya Novanto, dalam pengusutan dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik telah melampaui batas dan melanggar aturan. Bah- kan, tindakan Yunadi telah menghambat penanganan perkara dan perlu menjadi pelajaran bagi advokat lain saat menjalankan tugasnya.

Hal itu terungkap saat majelis hakim yang diketuai Saifuddin Zuhri menjatuhkan hukuman’7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan kepada Yunadi, Kamis (28/6/2018), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
’’Majelis hakim sependapat advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara dan memberi konsultasi

hukum sepanjang sesuai kode etik. Untuk itu, sesuai Undang-Undang Advokat, advokat tidak dapat dituntut selama menjalankan tugas profesi dengan itikad baik,” ujar Sigit Herman Bi- naji, salah satu hakim anggota.

Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim memidana Yunadi 12 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai hukuman 7 tahun penjara cukup adil. ’’Diharapkan terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulang perbuatannya. Ini menjadi pesan untuk rekan advokat lain,” kata Sigit.

Atur skenario kecelakaan
Yunadi juga disebut majelis hakim terbukti mengatur skenario kecelakaan hingga memesan kamar di Rumah Sakit Me- dika Permata Hijau agar Novanto tidak menjalani pemeriksaan ke
mudian ditahan KPK. Hal itu dinilai melampaui ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bantahan yang disampaikan Yunadi dalam nota pembelaan pun dikesampingkan mengingat para saksi yang dihadirkan menyampaikan fakta yang saling berkesesuaian.

Fakta-fakta itu, antara lain, Yunadi terbukti memesan kamar untuk Novanto melalui anak buahnya. Yunadi juga meminta sejumlah dokter di RS Medika Permata Hijau membuat diagnosis kecelakaan untuk Novanto beberapa jam sebelum bekas Ketua DPR tersebut dibawa ke rumah sakit. Yunadi juga memberikan saran kepada Novanto untuk tidak memenuhi panggilan KPK dan berseteru saat penyidik KPK hendak menemui Novanto.
Hakim menambahkan, proses hukum tidak perlu menunggu proses etik yang berjalan di lembaga profesi.

Selain itu, hakim juga berpandangan, selama persidangan Yunadi tetap tidak mengakui perbuatannya, menunjukkan sikap dan perkataan yang tidak sopan, serta mencari-cari kesalahan orang lain sehingga menjadi hal yang memberatkan. Atas putusan ini, jaksa Roy Riadi menyatakan pikir-pikir. Berbeda dengan Yunadi yang langsung mengutarakan niatnya melakukan banding.

’’Hari ini juga kami membuat akta banding, Yang Mulia,” ujar Yunadi. Pada hari yang sama, salah satu dokter RS Medika Pernlata Hijau, Bimanesh Sutaijo, yang menjadi terdakwa dalam kasus yang sama menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan. Jaksa menuntut Bimanesh dengan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. (IAN)

menu
menu