Sumber berita: KOMPAS, NO 006 THN 54, RABU 04 JULI 2018

Sumber foto: Ilustrasi (Istimewa)

Galangan Indonesia Kalah

Pesanan pembangunan kapal di galangan Indonesia sebanyak 218.300 gros ton kalah jauh dari China, Korea Selatan, dan Jepang. Salah satu penyebabnya, suku bunga di RI yang tinggi sehingga galangan susah berkembang.

JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan kemampuan produksi yang ditopang keberlanjutan pesanan merupakan tantangan yang dihadapi industri maritim nasional. Untuk itu, industri maritim perlu terus didukung agar semakin berkembang dan berdaya saing.

Menurut catatan Kementerian Perindustrian, saat ini China, Korea Selatan, dan Jepang mendominasi pesanan pembangunan kapal baru. Pembangunan kapal baru di China pada 2017 sebesar 29,184 juta gros ton (GT), Korea Selatan 25,468 juta GT, dan Jepang 14,733 juta GT.

’’Kapasitas produksi kapal di Indonesia harus bisa ditingkatkan dari yang ada sekarang,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Airlangga mengatakan hal itu pada pengukuhan pengurus Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) periode 2018-2022. Acara tersebut dirangkai dengan seminar industri maritim.

Di kawasan ASEAN, Filipina mendominasi pesanan pembangunan kapal baru, yakni 2,173 juta GT. Adapun Vietnam sebanyak 766.431 GT. Sementara jumlah pesanan pembangunan kapal di Indonesia 218.300 GT.

’’Pembangunan kapal di Indonesia saat ini didominasi kebutuhan dalam negeri. Tadi disampaikan, pasar domestik potensial dengan nilai sekitar Rp 5 triliun per tahun,” katanya.

Sekitar 83 persen kapal yang dibangun di Indonesia, yakni sebanyak 120 unit dengan bobot 135.440 GT, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adapun 17 persennya, yakni 24 unit dengan bobot 82.860 GT, diekspor.

Airlangga mengatakan, di era industri 4.0 ini, riset, pengembangan, dan desain menjadi hal penting. ’’Iperindo buat saja konsorsium riset, pengembangan, dan desain secara nasional, mungkin terdiri atas berbagai industri. Nanti pemerintah akan memberikan insentif,” ujarnya

Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam mengatakan, industri maritim yang kuat dibutuhkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia ’’Kami mencoba untuk mengurangi impor kapal, baik baru maupun bekas, karena kami melihat sudah ada kemampuan produksi di dalam negeri,” katanya.

Lokal
Terkait dukungan pembangunan kapal, Iperindo berharap kementerian, BUMN, dan BUMD membangun kapal di dalam negeri. ’’Manfaatkanlah galangan kapal nasional sehingga bisa menghemat devisa,” kata Eddy.

Keberadaan riset dan standar desain berpotensi untuk meningkatkan efisiensi industri galangan kapal dalam negeri.

’’Selama ini jika kami membangun kapal butuh waktu enam bulan untuk desain. Setiap kali tender harus ada gambar-gambar baru. Itu semua menciptakan ketidakefisienan,” katanya

Jika ada standar desain, galangan bisa lebih cepat membangun kapal. Karena itu, Iperindo akan bekerja sama dengan Indonesia National Shipowners’ Association (INSA), Kemenperin, Kementerian Koordinator Ke- maritiman, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

’’Kami ingin membangun kesadaran bagi pihak perbankan bahwa industri maritim adalah industri yang akan bertumbuh dan perlu didukung,” kata Eddy.

Produksi kapal dalam negeri akan sulit bersaing dengan kapal yang dibangun di China dan Korea Selatan. Sebab, suku bunga pinjaman di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dua negara itu.

Guru Besar Universitas Indonesia Haula Rosdiana mengatakan, kebijakan pembebasan bea masuk atas komponen kapal sebaiknya juga memperhatikan tingkat serapan komponen produksi dalam negeri. Jika hasil produksi komponen dalam negeri belum sepenuhnya terserap, fasilitas pembebasan bea masuk tidak dapat diberikan. (CAS)

 

menu
menu