Sumber berita: KOMPAS. N0 47 THN-54 SENIN 13 AGUSTUS 2018

Sumber foto: kommpas.id,Enny Nurbaningsih

Hakim Baru MK Langsung Periksa Perkara

Kepala BPHN Enny Nurbaningsih terpilih menjadi hakim konstitusi, menggantikan Maria Farida Indrati yang habis masa jabatan pada 13 Agustus ini.

JAKARTA, KOMPAS — Hakim baru Mahkamah Konstitusi, pengganti Maria Farida Indrati, akan langsung bekerja memeriksa perkara setelah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo pada Senin (13/8/2018) di Istana Negara, Jakarta. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Enny Nurbaningsih terpilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dari tiga nama yang sebelumnya diajukan oleh panitia seleksi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden telah menandatangani keputusan presiden soal pengangkatan Enny sebagai hakim konstitusi pada Jumat (10/8/2018). Keppres Nomor 134 Tahun 2018 itu sudah dikirimkan ke MK.

Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah, Minggu (12/8/2018) di Jakarta, mengatakan, sejumlah persiapan dilakukan untuk menyambut hakim baru konstitusi.

”Ada empat kegiatan yang akan dijalani pada Senin ini oleh para hakim konstitusi, yakni upacara bendera dalam rangka hari jadi MK, syukuran hari jadi, menghadiri pengambilan sumpah hakim baru konstitusi di Istana Negara pukul 11.00, dan pisah sambut pada Senin malam,” kata Guntur, Minggu (12/8/2018) di Jakarta.

Setelah itu, para hakim akan kembali bekerja menuntaskan 13 perkara sengketa pilkada yang tersisa dari total 71 perkara yang diterima MK.

”Hakim baru tidak ada waktu untuk ’belajar’, tetapi langsung terjun bersidang dan menangani perkara yang sedang berproses,” ujar Guntur.

Oleh karena itu, ia berharap hakim yang baru bisa cepat menyesuaikan irama dan beradaptasi dengan mekanisme penanganan perkara pilkada di MK.

Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi mengajukan tiga nama kepada Presiden, yaitu Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Enny Nurbaningsih, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Ni’matul Huda, serta dosen senior Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti.

Mengenai dipilihnya Enny, Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim MK Harjono mengungkapkan, itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. ”Kami sudah memilih tiga yang terbaik dan keputusan apa pun yang dikeluarkan oleh Presiden, itu pasti sudah yang terbaik,” ujarnya.

Ujian kenegarawanan

Enny banyak terlibat dalam penyusunan undang-undang dari sisi pemerintah sehingga dikhawatirkan timbul konflik kepentingan di dalam diri Enny saat memeriksa dan memutus uji materi terhadap UU yang pernah disusunnya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, terpilihnya Enny menjadi hakim konstitusi menjadi ujian kenegarawanan tersendiri bagi guru besar tersebut. Pasalnya, sebagai Kepala BPHN, Enny banyak terlibat dalam penyusunan undang-undang dari sisi pemerintah sehingga dikhawatirkan timbul konflik kepentingan di dalam diri Enny saat memeriksa dan memutus uji materi terhadap UU yang pernah disusunnya.

”Tentu saja ada beban tersendiri yang harus dijawab oleh Prof Enny karena dia bagaimanapun terlibat dalam banyak pembahasan UU, termasuk Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini tengah digodok di DPR. Sejumlah materi RKUHP dinilai bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi untuk diuji ke MK. Bila hal itu terjadi, Prof Enny diharapkan mempertegas posisinya di depan publik supaya tidak ada nuansa konflik kepentingan yang timbul dari putusan MK,” kata Feri.

Sementara ahli hukum tata negara Refly Harun mengingatkan soal komitmen menjaga integritas dan independensi hakim. Dalam sejarahnya, hakim MK pernah terkena pelanggaran, baik pelanggaran berat, seperti korupsi, maupun pelanggaran etik.

Secara terpisah, Enny mengungkapkan keteguhannya untuk menjaga independensi, imparsialitas, dan adil. Sebagai orang yang berkecimpung dalam pembuatan UU, Enny berjanji mampu menjaga independensi itu.

”Ketika undang-undang saya diuji, saya harus berposisi independen, tidak boleh ada keberpihakan apa pun meski saya tahu persis undang-undang itu marwah, proses, dan maksud dibentuknya seperti apa,” katanya.

menu
menu