Sumber berita: KOMPAS. N0 63 THN-54 JUMAT 31 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Tribunnews

Harus Segera Dicari Solusi

Beda pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait dengan pencalonan bekas narapidana perkara korupsi mendesak segera diselesaikan karena mengancam tahapan Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS - Beda pendapat antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terkait pencalonan bekas napi perkara korupsi dalam Pemilu Legislatif 2019 mendesak segera diselesaikan. Jika dibiarkan berlarut, persoalan itu berpotensi mengganggu proses Pemilu 2019 yang memasuki masa kampanye pada 23 September.

Terkait hal itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya Ramlan Surbakti saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (30/8/2018), berharap, anggota KPU dan Bawaslu bisa bertemu. Pertemuan itu tidak dalam forum negosiasi resmi, tetapi forum informal untuk saling bertukar pikiran mengenai problematika putusan pencalonan bakal caleg bekas napi korupsi. Dalam forum itp, .semua pihak bisa bertukar pandangan yang tidak mengikat sehingga bisa mencari solusi sebelum tahapan Pemilu 2019 memasuki masa kampanye.

’’Bagus juga jika KPU dan Bawaslu mendengar juga pandangan orang-orang dari luar sehingga bisa ada pertemuan yang pembicaraannya lebih dari hati ke hati untuk kepentingan luas. Tidak untuk membuat kesepakatan, tetapi tukar pikiran, sedangkan keputusan tetap ada pada masing-masing institusi,” kata Ramlan.

Hal itu baik dilakukan karena hingga saat ini sudah ada enam putusan Bawaslu di daerah yang memerintahkan KPU mengakomodasi bakal caleg bekas napi kasus korupsi.

Putusan tersebut muncul di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Utara untuk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, putusan terkait pencalonan anggota DPRD muncul di Toraja Utara, Sulawesi Selatan; Rembang, Jawa Tengah; Kota Parepare, Sulsel; dan Bulukumba, Sulsel.

Bawaslu di beberapa daerah juga masih menangani sengketa pencalonan dengan persoalan serupa, misalnya di Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Blora, Jateng; dan DKI Jakarta.

Anggota KPU, Wahyu Setiawan, menuturkan, jika terus dibiarkan, kondisi ini akan membahayakan tahapan pemilu.

Ia menegaskan, KPU tetap akan bertindak sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD dan PKPU No 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Dua PKPU itu memuat klausul pelarangan pencalonan bekas napi perkara korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba.

Hal itu membuat Komisi Independen Pemilihan Aceh menganulir bakal caleg dan calon anggota DPD karena bekas napi perkara korupsi.

Hal serupa dilakukan KPU Sulawesi Utara yang belum melaksanakan putusan Bawaslu setempat yang meloloskan Syachrial Damopolii sebagai calon anggota DPD. , Namun, Syachrial, yang pernah divonis 3 tahun penjara dalam perkara suap, akan mengadukan langkah KPU itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Tidak dimasukkan

Anggota Bawaslu Rembang, Amin Fauzi, menuturkan, pihaknya tidak menjadikan PKPU No 20/2018 sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa pencalonan karena meyakini hak politik merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembatasan hak tersebut hanya bisa dilakukan melalui undang-undang atau putusan pengadilan.

Dengan pertimbangan itu, Bawaslu Rembang memutuskan M Nur Hasan, yang adalah bekas napi perkara korupsi, masuk dalam daftar caleg.

Menyikapi bertambahnya putusan Bawaslu di daerah yang mengakomodasi bakal caleg bekas napi kasus korupsi, kelompok masyarakat sipil akan mendatangi KPU untuk memberikan dukungan sekaligus menyampaikan surat terbuka ke Bawaslu RI.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengatakan, masyarakat sipil akan menyerahkan dukungan kepada KPU melalui petisi daring Change.org ke KPU yang jumlahnya mencapai 235.000 penanda tangan. Masyarakat sipil menolak bekas napi korupsi menjadi caleg.

’’Kinerja Bawaslu sangat mengecewakan. Bawaslu gagal membangun pemilu berintegritas karena putusannya yang memberikan hak kepada bekas napi perkara korupsi untuk kembali menjadi caleg,” kata Donal. (GAL/REN/ZAL/AIN/DIT/GRE) 

menu
menu