Sumber berita: KOMPAS, NO 033 THN 54, SENIN 30 JULI 2018

Sumber foto: Kompas.com

Hati-hati Sikapi PK

Setelah Artidjo Alkostar pensiun sebagai hakim agung pada 1 Juni lalu, telah ada 18 pengajuan peninjauan kembali perkara pidana ke MA.

JAKARTA, KOMPAS — Maraknya pengajuan peninjauan kembali oleh sejumlah terpidana perkara korupsi harus disikapi hati-hati dan profesional oleh Mahkamah Agung. PK sebagai upaya hukum luar biasa tidak hanya dimaksud-' kan untuk meringankan hukuman terpidana, tetapi lebih kepada untuk memperbaiki putusan hukum yang keliru karena berbagai hal.

Terkait hal itu, menurut pengajar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Bandung, Agustinus Pohan, yang dihubungi dari Jakarta, Sabtu (28/7/2018), alasan pengajuan PK, terutama untuk perkara korupsi, perlu dicermati para hakim di tingkat pertama sebelum pengajuan itu dibawa ke hakim agung.

"Kendati tidak ada bukti bahwa maraknya pengajuan PK itu karena Artidjo Alkostar telah pensiun, fenomena ini jelas ada hubungannya dengan pensiunnya Artidjo. Karena itu, pengajuan PK ini sekaligus menjadi ujian bagi MA, apakah mereka bergantung pada seorang semata atau secara sistematis telah solid dengan putusan yang dijatuhkannya melalui putusan majelis,” papar Pohan.

Data MA, setelah Artidjo pensiun dari jabatannya sebagai hakim agung pada Juni lalu, ada 18 perkara PK dalam kasus pidana yang saat ini diproses di pengadilan. Dari 18 perkara itu, enam di antaranya diajukan terpidana perkara korupsi. Mereka adalah mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, dan advokat Raoul Aditya Wiranatakusumah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan, 18 pengajuan PK itu akan diperiksa majelis hakim agung di kamar pidana, tempat Artidjo dulu menjabat sebagai ketua kamar.

Dari enam terpidana korupsi yang mengajukan PK, alasan utama yang mereka ajukan adalah adanya bukti baru atau novum dan kekhilafan hakim. Pohan mengatakan, dua alasan utama itu bukan sesuatu yang mudah dibuktikan oleh pemohon. Untuk keberadaan novum, misalnya, ada syarat ketat, yakni apakah bukti baru itu jika diketahui sebelumnya bisa mengubah putusan?

’’Jika hanya sekadar bukti baru, tetapi kalaupun diketahui sebelumnya tak akan mengubah putusan, itu tidak memenuhi syarat. Kedua, bisa saja bukti itu sedari dulu memang sudah ada, tetapi baru sekarang diungkapkan. Jika demikian, itu adalah risiko atau kesalahan pihak terpidana karena seharusnya tak perlu ada bukti yang ditahan untuk diungkapkan di dalam pengadilan,” tuturnya.

Terkait kekhilafan hakim, menurut Pohan, hanya bisa terjadi apabila hakim memutus perkara dengan tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya, hakim memutus pidana melebihi dari hukuman maksimal yang diatur di UU atau lebih rendah dari hukuman minimal.

Belum ada pengganti
Hingga saat ini belum ada yang menggantikan Artidjo sebagai ketua kamar pidana MA. Pemilihan ketua kamar itu menjadi kewenangan pimpinan MA.

Peneliti dari Pusat Kajian An- tikorupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengatakan, MA idealnya mencari pengganti ketua kamar pidana dengan keberanian dan konsistensi yang setara dengan Artidjo dalam pemberantasan korupsi. (REK)

 

 

 

menu
menu