Sumber berita: MEDIA INDONESIA, NO 13503 TAHUN KE-49, SELASA 26 JUNI 2018

Sumber foto: KOMPAS: PERIKSA JAFAR HAFSAH: Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat M Jafar Hafsah memberikan keterangan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Jafar Hafsah diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-E untuk tersangka Irvanto Hendra Pamhudi dan Made Oka Masagung.

HUKUM KPK Tetap Lembaga Khusus

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap menjadi lembaga khusus walaupun ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

“Kalau saya menyampaikan, rancangan KUHP (RKUHP) itu sebaiknya KPK itu tetap menjadi satu lembaga pemberantasan korupsi, sebagai lembaga yang khusus,” kata Mahfud seusai menghadiri acara silaturahim bersama insan KPK dan alumni di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Mahfud menyatakan memang Indonesia harus mempunyai satu hukum pidana yang terkodifikasi.

“Kan ambisinya itu kita harus punya satu hukum pidana yang terkodifikasi. Terkodifikasi dalam artian terbukukan dalam satu kitab. Nah, itu teorinya memang bagus sehingga semua tindak pidana itu masuk,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Namun, kata dia, dalam praktiknya tidak bisa dilakukan karena kebutuhan hukum yang selalu berkembang. “Tetapi dalam praktik di mana-mana tidak bisa. Karena apa? Kebutuhan hukum itu selalu berkembang, pasti ada yang di luarnya yang harus selalu direspons sehingga hukum itu harus responsif terhadap perkembangan masyarakat,” paparnya.

Ia menyatakan tindak pidana korupsi perlu diberi wewenang khusus, dan itu bagian dari politik hukum nasional. “Jangan dikatakan politik hukum nasional itu harus kodifikasi, tidak, tetapi tetap harus ada hukum khusus yang memang merupakan wadah untuk memberikan treatment khusus terhadap jenis tindak pidana tertentu. Itu aspirasi yang saya sampaikan dan mungkin ada kesamaan dengan KPK,” ujarnya.

Ia pun mengharapkan keberadaan KPK harus tetap ada karena efektif melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. “Pokoknya KPK jangan sampai mati, dan keberadaan KPK itu sama sekali tidak melanggar politik hukum, tidak melanggar konstitusi. Yang penting kalau ada kritik-kritik, jadikan perbaikan ke depan. Tetapi
lembaga ini ternyata terbukti sangat efektif melaksanakan tugas di tengah keterbatasannya,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR akan menyetujui RKUHP pada 17 Agustus 2018 sebagai kado kemerdekaan Indonesia.

10 masalah

KPK melihat setidaknya ada 10 hal yang membuat RKUHP berisiko bagi KPK dan pemberantasan korupsi ke depan. Pertama, kewenang- an kelembagaan KPK tidak ditegaskan dalam RUU KUHP; kedua, KPK tidak dapat menangani aturan baru dari United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) seperti untuk menangani korupsi sektor swasta; ketiga, tidak mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti.

Selanjutnya, keempat, mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif; kelima, mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi; keenam, beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor masuk menjadi tindak pidana umum.

Ketujuh, UU Tipikor menjadi lebih mudah direvisi; kedelapan, tidak berhasil menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang; kesembilan, terjadi penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi; kesepuluh, tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan hal-hal yang telah diatur undang-undang khusus ke dalam KUHP.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, kemarin, ber- audensi dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat guna mendapatkan masukan mengenai RKHUP. Hal itu berkaitan dengan rencana pihak Istana Kepresidenan untuk menerima pimpinan KPK, dalam waktu dekat. (Ant/P-2)

menu
menu