Sumber berita: KOMPAS. N0 59 THN-54 SENIN 27 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Kompas.id

Impor Pangan Ironis

Ketimbang fokus pada angka produksi, pemerintah dinilai lebih baik mengutamakan kesejahteraan petani. Strategi impor dan kedaulatan pangan belum berjalan dengan baik.

JAKARTA, KOMPAS — Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan. Selain oleh faktor global, tekanan juga dipicu oleh defisit neraca perdagangan yang sepanjang Januari-Juli 2018 tercatat 3,09 miliar dollar AS. Ironisnya, defisit turut disumbang oleh impor komoditas pangan yang diklaim surplus, seperti beras dan jagung.

Selain ironi surplus, impor beberapa komoditas pangan teijadi di tengah anjloknya harga di tingkat produsen di dalam negeri, khususnya gula dan garam. Pasar banjir gula, tetapi pada saat yang sama petani tebu menjerit karena gula hasil giling tertekan harganya dan sebagian belum terserap pasar. Nasib petani garam pun demikian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor nonmigas selama Januari-Juli 2018 mencapai 90,6 miliar dollar AS, naik 24,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara volumenya naik 12,6 persen menjadi 69,1 juta ton. Khusus barang konsumsi, nilainya mencapaj9,9 rmliar dollarAS selama Januari-Juli 2018, naik 27,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Volume impor tujuh komoditas, yakni beras, jagung, kedelai, gandum, gula tebu, ubi kayu, dan bawang putih, naik dari 21,7 juta ton tahun 2014 menjadi 25,2 juta ton tahun 2017 (Kompas, 13/8/ 2018). Impor juga masih teijadi pada komoditas yang diklaim surplus dan menjadi program prioritas Kementerian Pertanian beberapa tahun terakhir, khususnya beras, jagung, dan kedelai.

Kementerian Pertanian memperkirakan produksi beras tahun ini mencapai 47 juta ton. Sementara kebutuhannya diperkirakan 33 juta ton. Artinya, surplus semestinya 14 juta ton. Namun, sampai 21 Agustus 2018, realisasi impor beras telah mencapai 1,21 juta ton atau hampir melampaui impor beras sepanjang tahun 2016 yang 1,28 juta ton.

Jagung juga masih impor. Pada tahun 2015, produksi jagung diklaim mencapai 19,8 juta ton, semestinya surplus lebih dari 3 juta ton jika mengacu kebutuhan dalam negeri. Namun, impor jagung untuk pakan lebih dari 3 juta ton. Pada tahun 2016, produksinya dilaporkan naik menjadi 23,1 juta ton dan diyakini surplus sehingga pemerintah melarang impor jagung.

Impor jagung turun dari 3,5 juta ton tahun 2015 jadi 0,7 juta ton tahun 2017, tetapi impor gandum melonjak dari 7,6 juta ton jadi 11,6 juta ton selama kurun itu. Peningkatan antara lain karena perusahaan pakan mengganti jagung dengan gandum. Sementara impor kedelai cenderung naik meski produksi komoditas ini menjadi salah satu prioritas Kementerian Pertanian.

Tekan defisit
Di tengah tekanan defisit neraca perdagangan yang semakin dalam, pemerintah tengah mengkaji kenaikan tarif impor barang konsumsi. Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pihaknya mengkaji 900 komoditas konsumsi yang sudah diproduksi di dalam negeri. Namun, kebijakan itu dijaga agar tidak justru menimbulkan inflasi.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pangan di pasar dengan harga terjangkau masyarakat. Namun, impor tetap mempertimbangkan petani sebagai produsen di dalam negeri.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumaijo Gatot Irianto saat ditemui pekan lalu berpendapat, impor dan produksi tidak selalu berhubungan. Kementerian Pertanian optimistis tahun ini tidak perlu impor beras. Sebab, dengan luas lahan yang ada produksi padi tahun ini mencapai 83 juta ton gabah setara lebih dari 45 juta ton beras.

Sejumlah pihak mendesak pemerintah membereskan data pangan. Harapannya, polemik impor tidak terus berulang. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja, volume impor dan data produksi versi pemerintah tidak sejalan. Oleh karena itu, selain data, pemerintah juga perlu mengintegrasikan pengelolaan pangan hulu-hilir.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas , Santosa berpendapat, strategi pembatasan impor dan agenda kedaulatan pangan tidak beijalan baik tiga tahun terakhir ini. Upaya pemerintah memperkecil disparitas harga berdampak pada kesejahteraan petani dan dalam jangka panjang akan mengancam kedaulatan pangan. (CAS/HEN/JUD/DIM)

menu
menu