Sumber berita: KOMPAS, NO 027 THN 54, SELASA 24 JULI 2018

Sumber foto: FOTO: KOMPAS/AIC JOHNNY TG; INFOGRAFIK KARINA

Impor Sumber Konsumsi

Permintaan yang meningkat di Tanah Air tidak serta-merta dinikmati pelaku industri di dalam negeri. Sebab, kebutuhan konsumsi itu banyak dipenuhi dari impor.

JAKARTA, KOMPAS–Permintaan bahan baku tekstil meningkat. Namun, pelaku industri di dalam negeri tidak menikmati kondisi tersebut. Sebab, impor pada industri hilir tekstil dan produk tekstil menekan produksi.

Impor tersebut berupa kain dan baju. Hal itu berdampak pada neraca perdagangan tekstil dan produk tekstil.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas hingga Senin (23/7/2018), pada triwulan I-2018, impor tekstil dan produk tekstil meningkat 19,6 persen, sedangkan ekspor meningkat 7,9 persen. Sementara, produksi kain pada Mei-Juni 2018 tumbuh 15-20 persen dibandingkan dengan dua bulan sebelumnya.

“Biasanya, kenaikannya 50-60 persen di bulan Ramadhan-Lebaran,” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Redma Gita Wirawasta saat dihubungi, Sabtu (21/7).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ernovian G Ismy menambahkan, kebutuhan kain saat Ramadhan-Lebaran 2018 sebanyak 320.000 ton.

Menurut Redma, sekitar 50 persen kebutuhan kain itu berasal dari industri lokal yang memproduksi kain. Sebagian berasal dari kain impor.

Saat ini, tambah Redma, pelaku industri melihat dan menunggu karena tidak ingin produksi mereka tertekan kain impor. Padahal, mereka melihat peluang untuk meningkatkan konsumsi sandang, terutama pemesanan dari kegiatan Pemilihan Umum Presiden. Diprediksi, industri tekstil tumbuh 2 persen hingga akhir 2018.

Senada dengan Redma, Ernovian meminta ada pembatasan impor di industri hilir tekstil dan produk tekstil. Cara lain yang bisa ditempuh adalah meningkatkan nilai tambah tekstil di dalam negeri, baik untuk orientasi ekspor maupun memenuhi pasar dalam negeri.

Selain itu, tambah Ernovian, pelaku industri mengharapkan insentif berupa jangka waktu pengembalian restitusi menjadi 3-4 bulan. “Saat ini jangka waktu pengembaliannya 15 bulan. Hal ini menyulitkan kami karena pengembalian restitusi dapat menjadi salah satu sumber modal produksi,” katanya.

Secara terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyampaikan, sejumlah indikator menunjukkan pertumbuhan konsumsi pada beberapa bulan pertama di 2018 melambat. “Salah satu indikatornya pertumbuhan kendaraan pribadi di triwulan I-2013 yang menurut Gaikindo minus 2,3 persen,” kata Bhima.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan otomotif pada triwulan I-2018 sebanyak 291.920 unit atau naik 2,8 persen secara tahunan. Sementara, penjualan kendaraan pribadi pada triwulan I-2018 sebanyak 221.146 unit atau turun 2,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017.

Inflasi

Menurut Bhima, indikator lain berupa inflasi inti yang rendah, menunjukkan dorongan kenaikan harga cenderung rendah. Inflasi inti Juni, pada momentum Ramadhan, seharusnya cukup tinggi. “Akan tetapi, inflasi inti Juni sekitar 0,2 persen, artinya hampir sama dengan posisi di awal tahun. Kami mengamati tren inflasi yang rendah itu bukan hal bagus,” ujarnya.

Menurut Bhima, ada kemungkinan akibat kekhawatiran berkurangnya pembeli, maka penjual tidak berani menaikkan harga dan memilih untuk memangkas margin keuntungan.

Selain itu, inflasi yang rendah memunculkan pertanyaan. Sebab, jika dicermati, sejak Maret -ketika nilai tukar rupiah melemah-, harga-harga kebutuhan seharusnya mulai naik. Sebab, sebagian bahan baku diimpor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masyarakat kelas menengah atas lebih terlihat menahan konsumsi. “Jadi 20 persen kelas paling atas, meski ada uang, cenderung lebih menahan konsumsi dengan berbagai alasan,” katanya.
Alasan tersebut, antara lain, kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi atau ketidakpastian dunia usaha yang bisa menahan pembelian.

“Untuk masyarakat 40 persen paling bawah saya melihat data ketimpangan dan kemiskinan yang turun berkaitan dengan banyaknya bantuan sosial yang dialokasikan untuk mendukung pengeluaran mereka,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) Rachmat Hidayat mengatakan, berbagai program pemerintah -seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sejahtera- membantu masyarakat kelas bawah. Program ini mendorong konsumsi masyarakat.

“Industri barang konsumsi yang pergerakannya cepat sangat dipengaruhi tingkat konsumsi. Sedikit saja ada penambahan pendapatan per kapita akan mendorong industri makanan dan minuman dengan produk murah dan terjangkau untuk tumbuh,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (Aisi) Sigit Kumala mengatakan, sepanjang semester I-2018 terjadi peningkatan penjualan 11 persen dibandinglam dengan semester I-2017.

Berdasarkan data Aisi, penjualan sepeda motor periode Januari-Juni 2018 sebanyak 3.002.753 unit atau lebih tinggi dari Januari-Juni 2017 yang sebanyak 2.700.546 unit.

menu
menu