Sumber berita: KOMPAS, NO 017 THN 54, SABTU 14 JULI 2018

Sumber foto: Viva.co.id

Indeks Pemuda Meningkat

Indeks Pemuda Meningkat

Provinsi yang meningkat skorriya rata-rata dipimpin pemerintah daerah yang cepat menanggapi permasalahan di wilayah. Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjadi contoh.

JAKARTA, KOMPAS - Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia atau IPPI 2017 menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya kualitas pemuda. Namun, permasalahan seperti terbatasnya lapangan pekeijaan dan perkawinan dini masih menjadi momok.

Indeks tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),bekerja sama dengan Badan Terencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementeri an Pemuda dan Olahraga ’’Data disarikan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Angkatan Keija Nasional,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto pada peluncuran IPPI 2017 di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

IPPI 2017 mengandung data pembangunan pemuda (penduduk usia 16-30 tahun) pada 2015 dan 2016. Terdapat lima domain yang diukur, yaitu pendidikan;kesehatan dan kesejahteraan; lapangan dan kesempatan keija; partisipasi dan kepemimpinan; serta jender dan diskriminasi Skor nasional pada 2015 adalah 47,33. Pada 2016 naik jadi 50,17.

Pekerjaan dan jender
Dalam IPPI 2017 tercatat, dari skala 1 hingga 100, tingkat pendidikan pemuda sudah cukup ba- ■ ik. yaitu 63,3. Akan tetapi, tingkat lapangan dan kesempatan kerja masih relatif rendah yaitu 40. ”Hal ini menunjukkan adanya permasalahan ilmu yang dipelajari pemuda di sekolah dan perguruan tinggi kemungkinan belum relevan dengan kebutuhan dunia industri dan usaha” ujar Kecuk.

Sementara itu, dari sisi pembangunan jender, secara umum ada peningkatan dari 36,67 pada 2015 menjadi 43,33 pada 2016. Meskipun begitu, belum ada perubahan signifikan pada persentase pernikahan anak. Jumlahnya masih 22,35 persen.

Kecuk menerangkan, diperlukan penelitian mendalam mengenai penyebab sukarnya indeks perkawinan anak untuk naik Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat kemiskinan, jarak ke sekolah, serta budaya lokal yang mungkin mendorong anak perempuan untuk segera menikah.

Berdasarkan data, Provinsi Yogyakarta selama dua tahun berturut-turut mendapat peringkat pertama dalam IPPI. Pada 2016, IPPI nasional adalah 50,17. Adapun Yogyakarta memperoleh skor 64,67.

Provinsi Sumatera Selatan pada 2015 mendapat skor IPPI terendah dengan jumlah 41,5. Namun, pada 2016 daerah ini mendapat peringkat ke-16 dengan skor 50.

Menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Su- bandi Sardjoko, provinsi yang meningkat skornya rata-rata memiliki pemerintah daerah yang cepat menanggapi permasalahan di wilayah masing-masing. Intervensi yang dilakukan juga disesuaikan dengan keunikan permasalahan di tiap-tiap domain.

'"iPPl kemungkinan akan dibahas dalam rapat koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” ujarnya.

Dalam acara itu turut hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yogyakarta Ta- vip. Agus Rayanto. Ia menjelaskan, pihaknya benar-benar me- nyinergikan program di tingkat provinsi dengan di pemerintahan kabupaten/kota. Indeks pembangunan selalu diturunkan hingga tingkat kecamatan. "Secara birokratis memang agak merepotkan, tetapi bisa dilaksanakan,” ujarnya

Pernikahan anak
Sebagai contoh, untuk menekan angka pernikahan anak, Badan Pemberdayaan Perempuan Yogyakarta beijejaring dengan organisasi akar rumput dan lembaga swadaya masyarakat. Mereka melakukan advokasi kepada masyarakat tentang dampak buruk pernikahan anak, seperti tidak memutus lingkaran kemiskinan serta meningkatkan angka kematian ibu dan bayi.

Dari segi lapangan pekeijaan dikembangan industri pariwisata berbasis komunitas. ’’Masyarakat desa dan kota secara spesifik mengembangkan model pariwisata berdasarkan keunikan masing- masing,” katanya (DNE)

 

menu
menu