Sumber berita: KOMPAS, NO 006 THN 54, RABU 04 JULI 2018

Sumber foto: Ilustrasi (Istimewa)

Indonesia Perlu Devisa

Likuiditas global akan semakin ketat pada akhir tahun ini. Kondisi ini akan menyebabkan aliran modal asing meninggalkan negara negara berkembang.

JAKARTA, KOMPAS — Mengatasi defisit transaksi berjalan merupakan kunci menjaga ketahanan stabilitas ekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan pendapatan devisa.

Di tengah ketidakpastian global, negara dengan defisit neraca transaksi berjalan yang lebih besar akan mengalami gejolak nilai tukar lebih tajam. Sebaliknya, negara dengan neraca transaksi berjalan yang surplus, maka nilai tukar mata uangnya tak akan tertekan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityas- wara di Jakarta, Selasa (3/7/2018), mengatakan, defisit transaksi berjalan Indonesia pada triwulan 1-2018 sebesar 5,5 miliar dollar AS atau sekitar 2,1 persen produk domestik bruto (PDB). Pada triwulan 11-2018, defisit transaksi berjalan diperkirakan meningkat menjadi 2,5 persen PDB.

Hal itu terjadi karena ada akselerasi impor yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia defisit. BI mencatat, pada Janu- ari-Mei 2018, impor terkait infrastruktur senilai 4,1 miliar dollar AS, alat-alat pertahanan 1,1 miliar dollar AS, dan bahan pangan, terutama beras, 400 juta dollar AS.

’’Impor memang tinggi dan menyebabkan defisit. Meski demikian, ekonomi Indonesia tidak terlalu panas (overheating). Pemulihan ekonomi domestik masih berlanjut meski masih belum terlalu kuat,” ujarnya.
Menurut Mirza, untuk menutup defisit transaksi beijalan, Indonesia butuh devisa Devisa antara lain didapat dari portofolio obligasi, remitansi, pariwisata, dan ekspor. Ketergantungan terhadap impor perlu dikurangi melalui substitusi impor.

Langkah ini penting karena risiko ketidakpastian global terus meningkat. Bank sentral AS akan menaikkan suku bunga acuannya dua kali lagi pada tahun ini dan tiga kali lagi pada 2019. Sementara, Bank Sentral Eropa (ECB). akan menurunkan pembelian aset pada September tahun ini yang diperkirakan akan diikuti dengan menaikkan suku bunga pada tahun depan.- Di sisi lain, Bank Sentral China (PBoC) memangkas giro wajib minimum sehingga renminbi melemah.

’’Pada akhir tahun ini, likuiditas global akan semakin menge- tat. Hal ini akan berdampak terhadap negara-negara berkembang. Salah satunya, banyak aliran modal asing keluar dari negara-negara tersebut,” ujarnya.

Kemarin, nilai tukar berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebesar Rp 14.418 per dollar AS. Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 1,963 persen ke posisi 5.633,937.
Pastikan likuiditas

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI terus menstabilkan nilai tukar rupiah, antara lain melalui kebijakan suku bunga yang terukur. BI juga memasti
kan ketersediaan likuiditas yang memadai, baik valuta asing maupun rupiah, serta membeli surat berharga negara (SBN) di pasar.

’’Pergerakan nilai tukar rupiah masih terkendali sehagai bagian dari fenomena global yang terjadi saat ini. BI akan terus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian perkembangan ekonomi global, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Perry.

Secara terpisah, ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani menilai, kenaikan suku bunga acuan BI—sebagai upaya menahan laju arus modal keluar—akan berdampak kon- traktif terhadap perekonomian. Pertumbuhan kredit dan konsumsi kemungkinan besar melambat sehingga membuat pertumbuhan ekonomi tertekan.

Namun, dalam situasi yang penuh ketidakpastian, kebijakan kenaikan suku bunga tidak bisa dihindarkan agar stabilitas ekonomi terjaga. Meski demikian, harus dibayar dengan kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. ’’Saya perkirakan pertumbuhan ekonomi 2018 paling tinggi 5,15 persen,” ujarnya.

Di Menara Bidakara, Jakarta, kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, selalu ada dampak negatif dan positif pada setiap penurunan nilai tukar/ Dampak negatif terutama dirasakan masyarakat perkotaan yang mengonsumsi barang-barang impor. Namun, masyarakat di daerah penghasil komoditas ekspor justru merasakan dampak positif dari pelemahan rupiah.

Sementara itu, dalam seminar nasional bertema ’’Ekonomi Pasar Pancasila: Jalan Baru Ekonomi Indonesia” yang diselenggarakan The Habibie Center di Jakarta, kemarin, mengemuka tentang kebijakan dan instrumen aktualisasi Pancasila dalam ekonomi pasar. Bentuknya antara lain merancang dan menggunakan APBN untuk kepentingan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkeadilan. (HEN/NTA/FER)

menu
menu